REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, pertumbuhan investasi sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan wirausaha. Karena itu, ia meminta pemerintah dan DPR memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional yang sedang dalam tahap pembahasan dapat mendukung tumbuhnya investasi di dalam negeri.

"RUU ini diharapkan bisa meningkatkan ekonomi nasional melalui peningkatan jumlah wirausaha di Indonesia," ujarnya, lewat keterangan tertulis.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM,rasio wirausaha sampai dengan akhir 2016 baru mencapai 3,1 persen dari total jumlah penduduk. Jumlah ini meningkat dibandingkan 2014 lalu yang hanya sebesar 1,67 persen.

Novani mengatakan, faktor-faktor yang mungkin akan muncul sebagai tantangan dunia usaha antara lain tuntutan baru seputar kemudahan perizinan, iklim usaha, peningkatan daya saing pasar, akses pendanaan, literasi keuangan dan teknologi serta kemampuan memanfaatkan teknologi yang dapat mendisrupsi pasar.

Selama ini, menurut Novani, permasalahan yang banyak dihadapi oleh pelaku usaha di Indonesia adalah rantai birokrasi yang terlalu panjang dan rumitnya perizinan. Untuk menghilangkan hambatan usaha tersebut, diperlukan peraturan khusus terkait kewirausahaan yang mengatur mekanisme bisnis mulai dari perizinan, peminjaman modal bisnis, hingga pendirian bangunan yang lebih terarah dan inklusif.

Novani juga menyoroti ketidaksamaan persepsi mengenai perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu, ia mendorong agar upaya pemerintah melakukan reformasi birokrasi tidak hanya berhenti di level pusat.

"Perizinan seharusnya dilakukan hingga ke daerah, tidak hanya di pusat, karena peluang investasi tersebar di berbagai daerah di Indonesia."

Ikuti Whatsapp Channel Republika