REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Senat Amerika Serikat pada Kamis (26/4) mengukuhkan Mike Pompeo sebagai Menteri Luar Negeri di bawah Pemerintahan Presiden Donald Trump. Pompeo, yang merupakan mantan direktur Badan Intelijen Pusat (CIA), akan segera melakukan perjalanan untuk bertemu dengan sekutu-sekutu kunci AS di Eropa dan Timur Tengah.
Mantan perwira Angkatan Darat itu pernah menjadi anggota Kongres dari Partai Republik. Pompeo sudah terlebih dulu terlibat secara mendalam dalam diplomasi. Trump mengutusnya tiga pekan lalu ke Korea Utara untuk bertemu dengan pemimpin negara itu, Kim Jong Un, menjelang pertemuan puncak antara Kim dan Trump, yang akan membahas program nuklir Pyongyang.
Beberapa saat setelah Pompeo disumpah sebagai menteri luar negeri, Departemen Luar Negeri AS mengatakan Menlu baru itu akan melakukan lawatan ke Arab Saudi, Jordania dan Israel selama akhir pekan ini. Sebelum lawatan tersebut, ia dijadwalkan menghadiri pertemuan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada Jumat di Brussel.
Pompeo memilih tiga negara di Timur Tengah itu untuk dikunjungi karena melihat perkembangan semua hal yang sedang terjadi, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert, kepada para wartawan. Iran kemungkinan akan masuk dalam agenda pembicaraan selama lawatannya di Timur Tengah.
Trump, paling lambat pada 12 Mei, akan memutuskan apakah AS akan menerapkan kembali sanksi-sanksi ekonomi atas Iran. Langkah itu akan menjadi pukulan terhadap kesepakatan nuklir yang dicapai pada 2015 antara Iran dan enam negara kuat.
Pompeo akan melakukan pertemuan dengan Raja Saudi Salman, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Raja Jordania Abdullah, kata Nauert. Ia akan diharuskan untuk segera menangani berbagai tantangan internasional, termasuk konflik-konflik yang telah berlangsung lama di Suriah, Iran dan Afghanistan, serta politik perluasan Cina di Asia dan ketegasan Rusia.
Washington sedang bekerja sama dengan sekutu-sekutu Eropa, seperti dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Angela Merkel, menyangkut kemungkinan untuk memperkeras perjanjian nuklir dengan Iran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika