REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Paramadina, Toto Sugiarto menuturkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal calon presiden (capres) pejawat sekarang ini sedang melakukan berbagai lobi politik untuk memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Lobi ini juga tidak akan mengabaikan parpol yang selama ini berseberangan dengan pemerintah.

"Semua politikus sekarang ini sedang melihat peta kemungkinan kerja sama koalisi untuk mencapai kemenangan di Pilpres 2019. Jokowi, pasti melihat semua pihak, termasuk lawan-lawannya ini. Kalau lawannya itu punya potensi untuk digandeng untuk mencapai kemenangan, itu sah-sah saja," ujar dia, Jumat (27/4).

Karena itu, menurut Toto, wajar jika Jokowi melakukan pertemuan secara tertutup dengan petinggi PKS, parpol yang selama ini menjadi oposisi pemerintah bersama Partai Gerindra. Pertemuan politik antara Jokowi dan petinggi PKS, lanjut dia, sebetulnya sah-sah saja selama tidak dilakukan dalam kapasitas sebagai Presiden.

"Sebagai kepala negara tentu tidak terlalu bebas, ada batasan-batasan. Tapi di dalam batasan itu ada ruang gerak di mana boleh-boleh saja misalnya seorang kepala negara pada hari Ahad, ketemu dengan siapa di suatu tempat, di Bogor misalnya, sambil olahraga, itu enggak masalah," paparnya.

Toto berpendapat, justru yang dapat dipermasalahkan yakni ketika Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI bertemu dengan petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Negara di hari kerja Kepresidenan. "Sebenarnya yang agak enggak boleh itu ketika Presiden Jokowi menerima PSI di Istana Negara, ini debatable," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi pada sebuah program di salah satu televisi swasta, mengaku telah melakukan pertemuan tertutup dengan PKS. "Semua opsi masih terbuka, dengan PKS pun secara tertutup kita juga bertemu," kata Jokowi di program tersebut.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah mengatakan, pertemuan tersebut diakui oleh Jokowi. Ia pun menilai, wajar saja jika Presiden menemui pimpinan partai politik (parpol) lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika