REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB akan melakukan kunjungan ke Bangladesh dan Myanmar. Mereka ingin melihat langsung penderitaan yang dialami Muslim Rohingya.
Duta Besar Inggris untuk PBB, Karen Pierce, mengatakan dalam kunjungan itu, DK PBB diharapkan dapat melihat langsung situasi di lapangan. Khususnya terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Para anggota DK PBB berencana meninggalkan New York pada Kamis malam. Para duta besar dijadwalkan mengunjungi Cox's Bazaar Bangladesh pada Sabtu. Mereka juga akan mengunjungi ibukota Bangladesh, Dhaka, dan ibu kota Myanmar, Naypyitaw, untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat pemerintah sebelum melakukan perjalanan ke Rakhine pada Selasa (1/5) pekan depan.
Pierce mengatakan PBB memiliki upaya besar untuk membantu para pengungsi di Bangladesh. Kunjungan ini akan membuat DK PBB dapat mengambil pandangan tentang dampak pada keamanan dan stabilitas regional.
"Dewan juga akan dapat menarik kesimpulan apakah terjadi pelanggaran hak asasi manusia , dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya untuk membantu Myanmar berkembang sebagai entitas politik dan ekonomi modern, dan untuk membantu menciptakan kondisi di mana para pengungsi bisa pulang dengan selamat, aman, dan bermartabat," katanya.
Pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis. Mereka bersikeras bahwa Rohingya adalah para migran Bengali yang tinggal secara ilegal di negara tersebut. Myanmar menolak kewarganegaraan Rohingya. Ini membuat Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan.
Kekerasan yang terjadi baru-baru ini dimulai ketika gerilyawan Rohingya melakukan serangkaian serangan pada 25 Agustus di sekitar 30 pos keamanan dan target lainnya. Pasukan keamanan Myanmar menanggapi dengan serangan brutal terhadap desa-desa Rohingya. Kelompok-kelompok HAM dan PBB menyebut tindakan Myanmar sebagai pembersihan etnis.
Menteri Negara Persemakmuran Inggris dan Perserikatan Bangsa-Bangsa,Lord Nazir Ahmed awal pekan ini mengatakan kunjungan DK PBB menunjukkan secercah harapan dalam penanganan krisis Rohingya.
Dia menekankan pentingnya keterlibatan langsung dalam mengirimkan sinyal yang sangat kuat kepada Myanmar. Khususnya kepada otoritas militer. "Tetapi yang lebih penting mereka harus bertanggung jawab terhadap tindakan pembersihan etnis ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika