REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Selatan (Korsel) akan mengakhiri siaran propaganda anti-Korea Utara (Korut) di Zona Demiliterisasi. Hal itu dilakukan dengan menarik semua perangkat pengeras suara yang dipasang di wilayah tersebut.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel Choi Hyun-soo mengatakan penarikan perangkat pengeras suara yang rutin digunakan untuk menyiarkan propaganda di Zona Demiliterisasi merupakan langkah sederhana dalam membangun kepercayaan militer dengan Korut. Sebelum KTT Antar-Korea digelar pekan lalu, Korsel pun telah menghentikan siaran propagandanya.
Korea Utara melakukan hal serupa. Dilaporkan laman Yonhap, Korut disebut telah menghentikan siaran propagandanya sendiri. Hal itu merupakan langkah luar biasa mengingat Korut intens mempropagandakan keberhasilan program rudal dan nuklirnya yang dianggap sebagai ancaman oleh Korsel.
KTT Antar-Korea telah digelar di Panmunjom pada Jumat (27/4). Dalam KTT tersebut pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden Korsel Moon Jae-in menandatangani Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity, and Unification of the Korean.
Inti dari deklarasi tersebut adalah Korsel dan Korut sepakat untuk memulai rekonsiliasi dan menghentikan segala bentuk provokasi yang dapat memicu peperangan di Semenanjung Korea. Selain itu, Korut menyatakan akan meninggalkan program nuklirnya yang selama ini dianggap sebagai ancaman serius oleh Korsel.
"Saya merasa bahwa kami adalah bagian dari satu keluarga dan kedua negara akan memiliki kebijakan kerja sama baru. Setelah bertahun-tahun sengketa, kami di sini hari ini untuk mengatakan bahwa tidak akan ada yang membuat kami berbeda lagi," kata Kim sebelum menandatangani deklarasi Panmunjom.
Moon pun mengapresiasi Kim yang telah menyatakan akan meninggalkan sepenuhnya program rudal dan nuklirnya. Menurutnya, komitmen tersebut merupakan awal yang sangat berharga bagi hubungan kedua negara. "Kim Jong-un dan saya menyatakan bahwa tidak akan ada perang lagi di Semenanjung Korea dan era baru perdamaian telah dimulai," ujar Moon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika