REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah kendaraan terkait kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Mojokerto, Jawa Timur, Mustofa Kamal Pasha. Jumlah kendaraan yang disita terdiri atas enam unit mobil, dua unit sepeda motor, dan lima unit jetski.

"Penyidik telah melakukan penyitaan sejumlah kendaraan dalam penyidikan kasus gratifikasi ini," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (28/4).

Selain menetapkan Mustofa, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto 2010-2015 Zainal Abidin dalam kasus gratifikasi tersebut. Sejumlah kendaraan yang disita, antara lain, enam unit mobil terdiri atas satu unit Toyota Innova, satu unit Toyota Innova Reborn, satu unit Range Rover Evoque, satu unit Subaru, satu unit Daihatsu Pickup, dan satu unit Honda CRV. Selanjutnya, dua unit sepeda motor dan lima unit jetski.

Dalam kasus gratifikasi itu, Mustofa bersama-sama Zainal diduga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk proyek pembangunan jalan pada 2015 dan proyek lain. Dugaan penerimaan gratifikasi setidak-tidaknya Rp 3,7 miliar. Atas perbuatannya tersebut, Mustofa dan Zainal disangkakan melanggar Pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, dalam kasus lainnya, KPK menetapkan Mustofa bersama dua orang lainnya, yakni Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto (OKY) dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya (OW) sebagai tersangka suap pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015. Dugaan suap yang diterima oleh Mustofa terkait perizinan Menara Telekomunikasi tersebut sekitar Rp 2,7 miliar.

Mustofa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, Ockyanto dan Onggo Wijaya disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

KPK juga telah menggeldah 31 lokasi terkait penyidikan dua perkara tersebut. "Untuk kepentingan penyidikan kedua perkara tersebut, pada 23-27 April 2018 penyidik telah melakukan rangkaian kegiatan penggeledahan di 31 lokasi terdiri dari 20 kantor atau dinas, empat perusahaan, dan tujuh rumah pribadi di Kabupaten Mojokerto, Surabaya, dan Malang," ucap Syarif.

Dari hasil penggeledahan, kata Syarif, selain menyita uang tunai sekitar Rp 4 miliar dalam pecahan rupiah dan menyita sejumlah kendaraan, PKP juga menyita sejumlah dokumen terkait pengurusan izin Menara Telekomunikasi. "Sampai saat ini juga telah diperiksa sekitar 12 saksi," ucap Syarif.

(Baca juga: KPK Tahan Bupati Mojokerto)

Ikuti Whatsapp Channel Republika