REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai peringatan Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki nasib para buruh. Ia juga berharap aspirasi para buruh juga dapat dipenuhi oleh Pemerintah.

"Walaupun tentu tidak semua aspirasi dapat diwujudkan sekaligus, tetapi setidaknya ada upaya perbaikan yang jelas dari tahun lalu," kata Saleh kepada wartawan, Senin (30/4).

Saleh mengatakan, selama ini aspirasi yang disuarakan para buruh tak banyak dipenuhi oleh Pemerintah. Padahal aspirasi para buruh sangat banyak dan kompleks mulai dari upah minimum, pembatasan jam kerja, lembur, istirahat dan libur, cuti, tunjangan, perlindungan, jaminan sosial, pensiun, asuransi, dan lain-lain.

"Para buruh dan pekerja kita kan selalu menyuarakan aspirasinya. Tetapi coba dilihat, berapa yang bisa diwujudkan pemerintah? Kalau tidak ada yang berubah sama sekali, berarti aspirasi itu tidak pernah didengar," kata Saleh.

Politikus PAN itu juga berharap peringatan Hari Buruh juga sebaiknya dijadikan sebagai momentum refleksi Pemerintah tentang keberadaan TKA di Indonesia. Sebab, isu keberadaan TKA ini sudah mendatangkan perdebatan dan silang sengketa.

Apalagi, isu ini dikaitkan dengan hilangnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal. Ia pun berharap Pemerintah dapat berpihak pada buruh.

"Soal TKA, hendaknya tidak berhenti pada klaim pemerintah atau klaim pengeritiknya. Tetapi bisa dilanjutkan pada pengawasan dan pembuktian di lapangan. Itu bisa dilakukan oleh banyak pihak, termasuk masyarakat luas," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika