Selasa 01 May 2018 16:36 WIB

PAN Desak Pemerintah Buka Isi MoU Pejabat RI-Cina

Turn-key Project adalah proyek investasi Cina, namun tenaga kerjanya juga dari Cina.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Joko Sadewo
Sejumlah aliansi buruh dari berbagai ormas berjalan menuju Istana Negara pada peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta, Selasa (1/5).
Foto: Republika/Iman Firmansyah
Sejumlah aliansi buruh dari berbagai ormas berjalan menuju Istana Negara pada peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta, Selasa (1/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan delapan poin penyataan sikap dalam memperingati Hari Buruh 1 Mei 2018 di Kantor DPP PAN, Senopati, Jakarta, Selasa (1/5). Satu dari delapan poin yang disoroti oleh PAN adalah mengenai dugaan dilaksanakan Turn-key Project di dalam kesepakatan (MoU) antara pejabat Indonesia dengan pejabat Cina, di awal pemerintahan Joko Widodo.

"PAN mendorong agar pemerintah membuka secara transparan isi MoU antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina, yang dilaksanakan di Great Hall of the People oleh para pejabat Indonesia dan Cina di awal periode pemerintahan sekarang ini," kata Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay di Kantor DPP PAN, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI tersebut menjelaskan, Turn-key Project adalah proyek-proyek yang diinvestasikan oleh Cina, namun tenaga kerjanya juga didatangkan dari Cina. Ia menambahkan, dugaan-dugaan tersebut perlu dibuka secara transparan karena hal itu menyangkut perbedaan tentang perundang-undangan tenaga asing di Indonesia yang belakangan ini dirasa semakin meresahkan.

"Perdebatannya saja sudah meresahkan apalagi keberadannya," ujarnya.