REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam peringatan Hari Buruh Sedunia, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini meminta pemerintah untuk menjadikan Hari Buruh sebagai momentum keberpihakan terhadap buruh di bangsa sendiri. Maraknya isu Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal dan ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 diniliai hanya memberi kemudahan bagi TKA masuk Indonesia.

"Tidak berpihak dan tidak sensitif terhadap permasalahan dan kondisi tenaga kerja dalam negeri. Itu kata yang tepat untuk kebijakan yang mempermudah masuknya TKA. Untuk itu Fraksi PKS minta Perpres dicabut atau setidaknya dikoreksi. Jangan karena kebutuhan investasi mempermudah TKA, sementara tenaga kerja lokal tidak diperhatikan selayaknya," kata anggota Komisi I DPR RI dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (1/5).

Jazuli mengatakan, penolakan tersebut bukan berarti bangsa Indonesia anti asing atau anti investasi. Menurutnya ada skala prioritas yang disesuaikan kebutuhan rakyat.

"Kalau rakyat masih banyak yang menganggur, tugas pemerintah cari investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, bikin proyek-proyek negara yang padat karya untuk rakyat kita atau fokus pada kebijakan yang mempermudah dan mensejahterakan buruh kita sendiri," jelasnya.