REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kegiatan car free day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta, Ahad (29/4) kemarin mendadak menjadi sorotan publik. Bukan karena kemeriahan CFD yang rutin diselenggarakan satu pekan sekali itu, tapi karena adanya perang tagar atau kaus pilihan politik. Yaitu, kelompok massa yang mengenakan kaos #2019GantiPresiden dengan #JokowiDuaPeriode.

Menanggapi itu, Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding menyampaikan bahwa perang tagar sebetulnya adalah hal yang lumrah. Apalagi hal itu jika dikaitkan dengan aspirasi masyarakat atas hak pilihan politiknya. Namun, Karding mewanti-wanti agar perang tagar tersebut harus menjunjung etika berdemokrasi.

"Dalam konteks demokrasi sebenarnya sah-sah saja. Jadi repot karena ada tidakan-tindakan yang tidak patut seperti intimidasi terhadap salah satu pihak. Dia harus tetap pada etika demokrasi," tegas legislator asal Dapil Jawa Tengah VI, saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (2/5).

Sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk melakukan pengawasan kegiatan CFD dan kegiatan publik lainnya. Instruksi ini terkait dengan adanya upaya kampanye terselubung di ruang terbuka.

"Kami meminta dan menginstruksikan kepada bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengawasi pelaksanaan CFD dan bekerja sama dengan pemda setempat," ujar Bagja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika