REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Knesset, atau Parlemen Israel, telah memutuskan memberi otoritas kepada perdana menteri untuk menyatakan perang. Pernyataan perang tersebut bisa dilakukan saat terjadi situasi mencekam, dan itu hanya membutuhkan persetujuan oleh menteri pertahanan.

Kepastian itu diputuskan setelah Parlemen Israel mengadakan pertemuan pada 30 April lalu. Dilansir laman Aljazirah Rabu (2/5) pada awalnya, Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Konstitusi, Komite Hukum dan Keadilan menentang usulan itu, tetapi kemudian disetujui oleh Knesset selama pembacaan kedua dan ketiga.

Meskipun Benjamin Netanyahu saat ini akan membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman, tidak jarang bagi perdana menteri Israel untuk diangkat sebagai menteri pertahanan selama mereka di kantor. David Ben-Gurion, Menachem Begin, Yitzhak Rabin, Ehud Barak dan Shimon Peres semua menjabat sebagai menteri pertahanan selama bertugas sebagai perdana menteri.

Sebelum pemungutan suara, Netanyahu mengklaim menemukan informasi rahasia dari intelijen mengenai program nuklir Iran. Netanyahu mengatakan, Israel memperoleh 55 ribu halaman dokumen Iran yang mengungkapkan bagaimana Teheran berbohong kepada dunia setelah menandatangani perjanjian penting pada 2015 untuk mengekang program nuklirnya.

Sementara itu Presiden Donald Trump diharapkan mengumumkan keputusannya pada 12 Mei mendatang mengenai keputusan apakah AS akan menarik diri dari kesepakatan atau tidak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika