REPUBLIKA.CO.ID,PURWAKARTA -- Peringatan hari buruh internasional yang jatuh setiap 1 Mei, mendapat perhatian dari sejumlah pihak. Salah satunya, datang dari calon Wakil Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Mantan orang nomor satu di Kabupaten Purwakarta ini menilai, pemerintah tetap harus mengalokasikan subdisi untuk buruh. Alasannya, sampai saat ini masih ada ketimpangan upah di antara para buruh ini. "Ketimpangan upah masih terjadi. Salah satunya, buruh di wilayah barat, upahnya sudah besar-besar. Tetapi, semakin ke timur upah itu terus menurun dan kecil," ujar Dedi, kepada Republika, Selasa (1/5).
Seperti di wilayah Jabar saja, upah buruh mulai dari barat, yakni Bekasi, Karawang, Purwakarta, nilainya sangat besar-besar. Bahkan, boleh dibilang yang tertinggi berdasarkan UMK. Tetapi, semakin ke timur, seperti Subang, Indramayu, Majalengka, upahnya menurun dan kecil. Dengan adanya ketimpangan upah ini, maka kesenjangan sosial semakin tinggi. Untuk itu, Dedi menilai pemerintah harus tetap mengalokasikan subsidi bagi para buruh ini. Subsidi yang paling dirasakan, yaitu subsidi perumahan, listrik, air bersih, bahan pokok, sampai subsidi pendidikan bagi anak buruh. Subsidi pendidikan memang sudah ada dari pemerintah pusat. Yaitu, pelajar SD dan SMP sekolahnya gratis.
Tetapi para pelajar ini menurut Dedi, berangkat ke sekolah dengan kendaraan umum. Karena itu jika dirinya terpilih bersama Cagub Deddy Mizwar nanti, akan memerjuangkan anggaran untuk subsidi armada sekolah bagi anak buruh. Supaya para pelajar anak buruh ini tidak lagi mengeluarkan biaya untuk angkutan umum. Uangnya mereka bisa gunakan untuk keperluan lain. Bahkan bisa ditabung buat bekal anak-anak tersebut melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. "Subsidi armada sekolah bagi anak buruh ini untuk meminimalisasi ketimpangan upah buruh di wilayah barat dan timur," ujarnya. Dedi berharap, dengan adanya subsidi dari pemerintah ini beban buruh bisa terminimalisasi. Serta, mereka bisa menyisihkan sebagian penghasilannya untuk bekal masa depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika