REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Ratusan orang berkumpul di luar markas regional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Bangkok dan di dua lokasi lain di Thailand pada Rabu (2/5). Mereka mendesak pemerintah militer Thailand untuk mengakhiri intimidasi terhadap masyarakat.
Demonstrasi ini merupakan bagian dari serangkaian aksi protes terhadap pemerintah Thailand yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Unjuk rasa digagas oleh People's Movement for Just Society atau P-Move, kelompok yang mewakili petani, kaum miskin kota, dan masyarakat adat yang ditindas di tanah mereka sendiri.
Protes tersebut menggarisbawahi meningkatnya ketidakpuasan publik menjelang pemilihan umum yang telah berulang kali ditunda oleh pemerintah militer. Junta yang berkuasa telah menekan kebebasan berekspresi sejak kudeta 2014 dan telah melarang pertemuan publik yang diklaim bertujuan untuk menjaga perdamaian menjelang pemilu 2019.
Sekitar 900 orang berkumpul di tiga lokasi di Bangkok, yang dijaga ketat oleh 300 petugas polisi. Beberapa pengunjuk rasa terlihat menggelar tikar di seberang jalan dari kompleks Gedung Pemerintahan.
Wakil komandan polisi Nang Loeng, Tanadet Teenaka, mengatakan para pengunjuk rasa berencana untuk tinggal sekitar dua minggu. Sutharee Wannasiri dari Fortify Rights menuduh militer dan polisi telah mengintimidasi masyarakat yang telah kehilangan haknya.
"Hal ini sangat mengganggu bahwa militer dan polisi Thailand terus mengintimidasi, melecehkan, dan secara sewenang-wenang menahan anggota masyarakat yang terkena dampak dan menggunakan hak mereka untuk melakukan protes damai," kata Sutharee.
Sejumlah masyarakat telah diusir paksa dari rumah mereka dan banyak dari mereka yang kehilangan tanah karena akan digunakan sebagai lahan pertanian oleh pemerintahan militer saat ini. Pihak berwenang juga telah menahan lebih dari seratus orang di provinsi utara Chiang Mai untuk mencegah mereka bergabung dalam demonstrasi di Bangkok.
Sansern Kaewkamnerd, juru bicara pemerintah, mengatakan pemerintah siap menyelesaikan masalah yang diajukan oleh kelompok P-Move. "Perdana menteri telah mendesak pihak berwenang yang terkait untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat," kata Sansern.
Jamnong Nupan, salah satu pemimpin demonstrasi, menyebut pemerintah tidak tulus. "Perdana menteri perlu memberi tahu kami mengapa pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah kami selama empat tahun terakhir," kata Jamnong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika