REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai Pemprov DKI Jakarta tak boleh lepas tanggung jawab atas peristiwa meninggalnya dua bocah saat acara bagi sembako di Monas pada Sabtu (28/4) lalu. Sebab, menurutnya, pemprov telah mengeluarkan izin atas kegiatan tersebut.

"Ada tangan pemprov yang tidak bisa lepas tanggung jawab (karena memberikan izin)," kata Gembong saat dihubungi, Kamis (3/5).

Meski penyelenggara acara merupakan pihak lain, Gembong menilai pemprov tak bisa lempar tanggung jawab. Sebab, pengeluaran izin pelaksanaan berada di tangan pemprov. Apalagi, kata dia, masih simpang siurnya terkait kebenaran adanya kerja sama dalam penyelenggaraan antara pemprov dan pihak lain.

"Tapi dalam konteks ini, memang ini simpang siur. Begini, ini kan seolah-olah kegiatan pemprov yang bekerja sama. Kalau itu betul maka pemprov 100 persen harus bertanggung jawab terhadap kegiatan itu," ujar dia.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya membantah menjadi pelaksana kegiatan di Monas pada Sabtu (28/4) lalu. Pemprov menyatakan kegiatan tersebut sepenuhnya dilaksanakan Forum Untukmu Indonesia.

Namun, Ketua FUI Dave Santosa menyatakan ada miskomunikasi terkait kegiatan. Ia menyebut, panitia mengajukan izin untuk beberapa kegiatan seperti pasar murah, bakti sosial, kerohanian dan kesenian. Satu izin lagi adalah kegiatan kebudayaan.

Kegiatan yang terakhir ini, menurut Dave, dikendalikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. "Tapi ya sudahlah. Saya sudah resmi meminta maaf ke pemprov atas semua kesalahan atau apa pun juga," ujar dia.

Baca: Sandi: Dua Anak Tewas pada Acara Pembagian Sembako di Monas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika