REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, partainya masih belum bisa menentukan sikap final terkait pilpres 2019. Saat ini Demokrat, kata Amir, masih berpikir untuk mengusung capres dari kader sendiri, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Demokrat tetap pada posisinya saat ini. Bahwa kami yakin akan ada ada faktor game changer yang bisa mengubah peta dan mungkin saja ada calon alternatif atau poros ketiga, kenapa tidak," kata Amir setelah menyimak pemaparan hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (3/5).
Mantan menteri hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014 itu mengatakan, partai berlambang bintang merasa tak mau buru-buru mengambil sikap. Demokrat pun, kata dia, tak mau buru-buru merapatkan barisan kepada dua poros yang mulai menguat, yakni Prabowo Subianto bersama Gerindra atau ke poros PDIP mendukung Joko Widodo (Jokowi).
Amir menilai hal itu malah hanya akan menguntungkan partai yang menjadi tempat bernaung satu di antara kedua capres. Berkaca kepada hasil survei dari Indikator Politik, kata Amir, partai pendukung Jokowi, misalnya, tidak akan mendapatkan implikasi positif karena masyarakat tetap menganggap Jokowi adalah milik PDIP.
Begitu juga dengan Prabowo. Partai pengusung Prabowo tak akan mendapatkan efek positif karena Prabowo adalah Gerindra. "Kalau sekarang ada yang anggap bahwa partai yang belum tunjukkan sikap karena harus ditimbang apa manfaatnya deklarasikan dukungan pada capres yang ada. Karena efeknya hanya pada dua partai itu (PDIP dan Gerindra)," ujar Amir.
Sebelumnya, berdasarkan hasil survei, Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, nama AHY berada di urutan pertama untuk menjadi cawapres pendamping Jokowi. Dari 11 nama, AHY tertinggi dengan perolehan 22,4 suara.
AHY juga menjadi cawapres terkuat kedua untuk Prabowo, yaitu dengan 10,8 suara. AHY ada di bawah saingannya di pilgub DKI lalu, Anies Baswedan, dengan suara 15,1 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika