REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta menilai sejumlah permasalahan terkait tenaga kerja asing ilegal dan penyelundupan dari Cina harus dibahas dalam pertemuan yang sedang berlangsung antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Cina Li Keqiang, Senin (7/5) hari ini. "Hal seperti ini bisa sangat merugikan bangsa kita. Ujung-ujungnya berpotensi mengancam kedaulatan," ujar Sukamta saat dihubungi wartawan, Senin (7/5).

Menurut Sukamta, Indonesia tidak boleh didikte hanya karena Cina telah berinvestasi di Indonesia. Ia menegaskan hubungan yang terjalin kedua negara harus saling menguntungkan dengan prinsip saling menghargai dan menghormati perbedaan dan kedaulatan masing-masing. 

"Jangan sampai kedaulatan kita tergadai hanya untuk kepentingan kerja sama yang sesaat sifatnya," kata Sukamta.

Politikus PKS tersebut juga menambahkan persoalan tenaga kerja asing ilegal juga sangat merugikan bangsa Indonesia. Menurutnya, negara seharusnya mengutamakan kepentingan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Negara juga harus menegaskan kita tidak toleran dengan kejahatan-kejahatan yang ada, seperti misalnya penyelundupan narkoba. Kita harus tegas dalam menegakkan hukum positif di negara kita," ujar Sukamta.

Perdana Menteri (PM) Cina Li Keqiang dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia hingga 8 Mei 2018. Sejumlah kesepakatan perekonomian dan investasi disebut akan ditandatangani dalam pertemuan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika