REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti menekankan kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan adalah keputusan tepat. Kebijakan itu, kata ia, terbukti mampu mengembalikan kedaulatan laut Indonesia.
“Sudah 363 kapal yang kita tenggelamkan. Kenapa itu satu-satunya cara yang bisa menyelesaikan persoalan? Kalau tidak (ditenggelamkan), (sebaliknya) dilelang harganya Rp100 juta, kembali lagi yang punya mafia lagi. Bulan depan tangkap lagi (kapal pencuri) yang sama. Bikin kerjaan tidak selesai-selesai,” ungkap Susi, di Great Horison Great Western Resort Serpong, Tangerang, Senin (7/5) dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id.
Susi berbicara dalam momen Musyawarah Nasional (Munas) VII Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Ia menginginkan HNSI memaksimalkan dukungannya dalam pemberantasan mafia pencuri ikan. Susi juga berharap HSNI berada di barisan terdepan jika upaya pemberantasan mafia pencuri ikan.
Susi juga berpendapat, HNSI memiliki kekuatan sendiri untuk menjaga kelautan dan perikanan sebagai organisasi yang diakui pemerintah. Terlebih Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 yang mengatur sektor perikanan tangkap tertutup untuk asing dan sepenuhnya dapat dimanfaatkan nelayan lokal.
“Presiden sudah mengeluarkan Perpres untuk melindungi nelayan, di mana kapal yang boleh menangkap ikan harus kapal Indonesia dan nelayannya juga nelayan Indonesia. Hal ini agar nelayan Indonesia dapat berdaulat,” tuturnya.
Dalam acara bertajuk “Saatnya Nelayan Berdaulat!” tersebut, Susi juga mengatakan tidak ingin jika kapal asing diizinkan lagi beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Oleh sebab itu, ia ingin agar stakeholder kelautan dan perikanan Indonesia memberikan dukungan penuh dan apresiasi atas upaya yang dilakukan.
“HNSI diharapkan dapat menjadi organisasi yang melindungi laut Indonesia dari asing. Harus mengadakan perubahan dan pembaruan dengan membuat rencana, strategi jangka panjang, melakukan perubahan-perubahan maju ke depan,” tegas Menteri Susi.
Munas VII HNSI juga diisi dengan agenda pemilihan Ketua Umum HNSI. Selain itu agenda Rembug Nasional juga diadakan dengan menghadirkan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI, TNI AL, dan nelayan seluruh Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika