REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak disusupi unsur politik. Hal ini disampaikan Presiden kepada perwakilan nelayan seluruh Indonesia dan peserta Rembugnas 2018 serta Musyawarah Nasional VII HNSI di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5). "Enggak ada, mana sih Bu Susi ada kepentingan politik? Enggak ada," kata Jokowi.

Para nelayan pun dimintanya untuk memahami arah kebijakan Menteri Susi. Selain itu, Jokowi juga meminta nelayan tak terprovokasi oleh kelompok lain dalam mengartikan kebijakan KKP. Sebab, Jokowi mengatakan, Menteri Susi merupakan sosok yang mengenal bidang kelautan dengan baik.

"Tapi nelayan harus menangkap arahnya ke mana sih, arahnya untuk kita sendiri. Jangan dipelintir, ada yang dikompori, sehingga konsistensi kita ke tujuan jadi terbelokkan karena bisa saja ada unsur politik, ada unsur kepentingan-kepentingan," katanya.

Sejumlah kebijakan KKP yang dimaksud oleh Jokowi adalah kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal, penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, dan lainnya. Presiden pun menegaskan, pemerintah tak bermaksud untuk menghambat para nelayan dalam mencari ikan. Justru, dia mengatakan, pemerintah ingin membantu para nelayan mendapatkan ikan dengan kualitas yang lebih baik tanpa merusak lingkungan.

"Tidak ada kita namanya ingin menghambat atau merintangi atau tidak membolehkan, enggak ada. Tapi arah ke depan para nelayan harus bisa baca ini untuk nelayan kita sendiri," kata Jokowi.

Jokowi menyampaikan, pemerintah akan konsisten untuk membantu para nelayan dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan nelayan Indonesia. Salah satunya adalah program pemerintah yang mengembangkan keramba jaring apung lepas pantai di Pangandaran, Karimun Jawa, dan Sabang.

Metode keramba jaring apung lepas pantai ini, Jokowi menyebut, dapat menghasilkan sekitar 100 ton ikan kakap putih yang dibudidayakan untuk satu lubang jaring per tahunnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika