REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam acara konsolidasi nasional lembaga keuangan mikro Muhammadiyah mendorong kepada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) untuk mendirikan ditiap - tiap daerah atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Dengan adanya BTM di tiap-tiap daerah akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi Muhammadiyah dan umat Islam.
Demikian pernyataan Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Marpuji Ali, dalam kata sambutannya diacara Konsolidasi nasional 2018 dan Rapat Anggota Tahunan KSPPS BTM VIII di Bandar Lampung Senin (7/5).
Keberadaan BTM, lanjut Marpuji berbeda dengan keberadaan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainya. BTM berdiri berdasarkan inisiasi dari bawah, terkait dengan hal tersebut dan agar gerakan BTM bisa berjalan dengan masif edukasi - edukasi berupa sosialisasi tetang BTM ke akar rumput Muhammadiyah perlu dilakukan. "Sehingga kedepan akan mendorong dan merangsang berdirinya BTM - BTM di jaringan Muhammadiyah,"paparnya berdasarkan rilis yang diterima Republika.co.id.
Diakui oleh pimpinan pusat Muhammadiyah keberadaan dari BTM telah tersebar di beberapa daerah dan sudah banyak memberikan kontrribusi terhadap Muhammadiyah. Namun yang paling utama adalah BTM menjadi sebuah lembaga keuangan yang mandiri.
Kemandirian iniah, yang menurut Marpuji Ali, perlu dilakukan oleh BTM ditengah melakukan konsolidasi dirinya. Untuk menata kemandirian sebuah lembaga keuangan, Marpuji menyarankan agar pengembangan kualitas sumber daya insani (SDI) BTM ditingkatkan terus menerus berupa diklat - diklat dan sertiifikasi terhadap pengelola manajemen. " Kami menyakini jika BTM melakukan ini tak akan lama kemandirian BTM itu bisa diwujudkan di seluruh jaringan Muhammadiyah,"jelasnya.
Sementara Ketua Induk BTM, Achmad Suud dalam keterangannya, mengucapkan terimakasih kepada PP Muhammadiyah yang selama ini telah mendukung pengembangan BTM di berbagai. Terkait dengan dorongan agar BTM bisa mandiri dan bisa tersebar di seluruh daerah itu menjadi bahan dalam pembahasan dalam konsolidasi nasional dan RAT Induk BTM. Apalagi telah terbit SK - 004 dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP-Muhammadiyah tentang pendirian Satu PDM satu BTM merupakan suatu keniscayaan agar amanah tersebut untuk diwujudkan.
Diakui oleh Suud, meskipun infrastruktur BTM telah terbentuk Induk, sekunder dan primer namun dalam kenyataanya keberadaan BTM belum mampu digunakan bagi warga Muhammadiyah secara maksimal, khususnya amal - amal usaha Muhammadiyah untuk menempatkan dana - dananya di BTM.
Dengan demikian peluang BTM yang sangat besar untuk berkembang kurang maksimal. "Maka dari itu kami berharap dalam konsolidasi nasional ini ada upaya bagi PP Muhammadiyah untuk menginstruksikan sinergisitas antara BTM dengan AUM-AUM seperti Rumah Sakit dan Perguruan Tingi Muhammadiyah. Jika diperlukan dibuatkan reguulasinya," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika