REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemilihan Umum (pemilu) di Malaysia pada Rabu (9/5) menghasilkan kemenangan bagi kubu oposisi. Kemenangan dari kubu opisisi tersebut dikabarkan akan mengancam investasi yang dilakukan Cina di Malaysia.

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang memimpin kubu oposisi tersebut mengungkapkan pihaknya akan melakukan negosiasi kembali terhadap perjanjian yang sudah dilakukan Cina dengan Malaysia.

Dia menegaskan tidak bermasalah dengan Belt and Road Initiative (BRI) yang digagas Cina dan program investasi infrastruktur. Namun, ada beberapa perjanjian yang tidak ia sukai. "Kami tidak ingin melihat terlalu banyak kapal perang di daerah ini, karena kapal perang menarik kapal perang lainnya," kata Mahathir dilansir dari CNBC, Jumat (11/5).

Komentar itu menguat di akhir masa pemerintahan Perdana Menteri Najib Rzak. Berdasarkan laporan dari  Economist Intelligence Unit, Malaysia menerima investasi luar negeri terbesar keempat dari Cina pada tahun lalu.

Mahathir mengungkapkan ia bertentangan dengan beberapa investasi Cina selama di bawah pemerintahan Najib. Sementara itu, saat ini di Malaysia, sejumlah proyek pelabuhan dan kereta api utama telah dijadwalkan segera dibangun dan akan menerima sekitar 101 miliar dolar AS dari investasi Cina selama dua dekade berikutnya.

Zona Perdagangan Bebas Digital yang dipimpin Alibaba juga dianggap sebagai bagian dari BRI. Zona itu didirikan di Kuala Lumpur awal tahun ini dalam upaya untuk meningkatkan perdagangan antara Cina dan kawasan Asia Tenggara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika