REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo kembali mengecam rencana tindakan sepihak Amerika Serikat terkait pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem.
"Indonesia mengecam keras keputusan ini, keputusan pemindahan ini melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan majelis umum PBB," kata Presiden saat membuka pertemuan trilateral ulama Indonesia, afghanistan dan Pakistan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/5).
Kepala Negara mendesak Dewan Keamanan dan majelis umum PBB untuk membahas isu tersebut dan mengambil langkah selanjutnya. "Saya juga meminta negara lain untuk tidak mengikuti pemindahan kedutaan besarnya ke Yerusalem," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, pemindahan tersebut juga mengganggu proses perdamaian dan bahkan mengancam perdamaian itu sendiri. "Kita bersama rakyat Indonesia akan terus berjuang bersama rakyat Palestina dan Palestina kan selalu ada dalam setiap helaan nafas diplomasi Indonesia," kata Presiden.
Pada Jumat ini akan dilakukan Aksi bela Palestina 11 Mei (Aksi 115), yang merupakan unjuk rasa sebagai respons atas pemindahan ibu kota Israel ke Yerussalem. Para demonstran menilai pemindahan tersebut dilakukan secara ilegal tanpa persetujuan internasional dan merupakan tindakan sepihak itu dimotori oleh Presiden AS Donald Trump yang memicu kontroversi di seluruh dunia, termasuk Indonesia.