REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak bergeming dengan keputusan pemerintah Malaysia yang akan mengevaluasi kerja sama dengan Cina. Luhut mengatakan, pemerintah malaysia mengambil keputusan untuk mengevaluasi karena selama ini kurang transparan.

Luhut mengatakan, sejauh ini program one belt one road (OBOR) yang dicanangkan bersama dengan Cina masih terus berlanjut. Namun, memang kata Luhut hingga saat ini belum ada satu proyekpun yang sudah mencapai tahap kesepakatan.

Baca juga, Kemenangan Mahathir dan Evaluasi Proyek Infrastruktur Cina

"Mereka evaluasi saja. Tapi kita nggak ada barang satupun yang jadi dengan Cina. Kita semua terbuka, kita negosiasi dengan siapa saja," ujar Luhut di Kantornya, Jumat (11/5).

Luhut menjelaskan meski membuka peluang investasi terhadap Cina, namun dalam beberapa aspek, Indonesia memiliki peraturan yang juga harus dipenuhi oleh Cina. Luhut mengatakan perjanjian dengan Cina tidak bisa langsung begitu saja disepakati tanpa memenuhi kriteria.

Luhut menjelaskan, perjanjian dengan Cina akan terjadi jika Cina memenuhi sekitar lima kriteria. Pertama, teknologi yang dibawa oleh Cina harus ramah lingkungan.

Kedua, proyek yang berjalan harus bisa menyerap tenaga kerja lokal. Ketiga, dalam investasi nya Cina harus bisa melakukan investasi tak hanya di hulu saja, tetapi juga sampai hilir sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

"Misalnya mereka mau bikin industri lithium batrai, bisa mereka pakai Cobalt kita, . Itu bikin aja, bikin mobil listrik. Menperin bilang, sepakat. Nah, ini nilai tambah," ujar Luhut.

Terakhir, menurut Luhut Cina juga wajib melakukan transfer knowledge kepada Indonesia. "Keempat saya juga bilang ke mereka, harus ada teknologi transfer. Ini mereka setuju kok soal ini. Jadi, misalnya riset bersama," tambah Luhut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika