REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) terus melawan serangan terhadap Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais. Giliran anggota DPR RI Komisi III FPAN Daeng Muhammad, yang pasang kuda-kuda.
Daeng mengatakan, pernyataan Amien Rais yang menyebut Indonesia sebagai bangsa 'pekok' (bodoh) tidak bermaksud untuk menghina bangsa sendiri, tapi semacam "wake up call" buat bangsa Indonesia supaya bangkit dari keterpurukan.
"Karena faktanya sebagai sebuah bangsa, kita memang belum berdaulat. Banyak aturan dan kebijakan saat ini yang dianggap pro asing dan merugikan rakyat," kata Daeng Muhammad, dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (12/05).
Pernyataan Amien Rais, menurut Daeng, seharusnya direspon dengan melakukan perbaikan terhadap regulasi yang dinilai kurang tepat, seperti UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan pengelolaan PT Freeport Indonesia.
"UU itu kan bukan kitab suci, kalau dianggap sudah tidak sesuai dengan rasa keadilan rakyat apa salahnya kita ubah, dan tidak perlu dipersoalkan itu UU dibuat pada jaman siapa," terang Daeng.
Daeng juga menyebut tidak ada kaitan pembuatan UU dengan posisi Amien Rais sebagai ketua MPR. "UU itu dibahas antara eksekutif dan legislatif, kalau UU dikaitkan langsung sama Pak Amien itu orang yang (bicara) tidak paham Hukum Tatanegara," ujarnya.
"Jangan jangan mereka yang tidak suka dengan statement Pak Amien menikmati dari hegemoni penguasaan asing di negeri ini," cetusnya.
Daeng juga meyakini, apa yang disampaikan Amien Rais tidak asal bunyi dan tanpa data. Amien Rais, menurutnya, hanya ingin bangsa Indonesia lebih berkarakter dan berdaulat dalam mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran rakyatnya secara utuh.
"Dan harusnya bangsa ini bersyukur masih ada Amien Rais yang terus memupuk nasionalisme sebagai bangsa yang berdaulat di negeri sendiri," kata Daeng.
Sebelumnya Amien Rais mendapat serangan dari sejumlah politikus parpol pendukung pemerintah. Salah satunya politikus Partai Hanura, Inas Nasrullah.
Ia menganggap Amien telah menghina bangsanya sendiri, dengan menyebut ‘bangsa pekok’ karena penerapan UU Migas yang dinilainya pro-asing. Inas mempertanyakan pernyataan AMien Rais karena saat UU itu disahkan saat Amien menjabat ketua MPR.