REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Calon gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Ali bin Dahlan atau biasanya dikenal dengan Ali BD mengutarakan tak sependapat dengan segmentasi wisata halal. Alih-alih menjawab pertanyaan tentang wisata halal, cagub nomor urut empat itu justru mengkritik proyek kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober lalu.
"Pariwisata NTB yang kami inginkan sesuai visi kami, yaitu tidak boleh menyimpang dari tradisi, agama, lingkungan hidup, karena itu saya mengkritik proyek KEK di Lombok Tengah," kata Ali dalam debat yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, Sabtu (12/5).
Jawaban Ali tersebut terkait pertanyaan tentang strategi konkret dalam mengembangkan pariwisata NTB. Strategi tersebut sejalan dengan konsep pariwisata syariah yang tengah dijalankan saat ini.
Pariwisata syariah merupakan salah satu program andalan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan wakilnya, Muhammad Amin. NTB dalam beberapa tahun terakhir berhasil meraih penghargaan sebagai destinasi wisata halal atau ramah wisatawan muslim terbaik di dunia.
Ali BD, yang juga bupati Lombok Timur, menilai, proyek KEK Mandalika tidak melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Pengembangan wisata yang ia inginkan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat NTB.
"Oleh karena itu, harus ditinjau kembali apa yang sudah terjadi, dan yang akan terjadi harus menggunakan wawasan sesuai visi dan misi yang saya sebutkan tadi. Jadi itulah pengertian pembangunan pariwisata NTB yang kami inginkan," kata Ali menambahkan.
Debat terbuka putaran pertama Pilgub NTB 2018 berlangsung cukup seru. Empat pasangan calon (paslon) bergantian memaparkan visi dan misi serta bertanya kepada calon lain.
Pada momen-momen awal, setiap pasangan calon diberikan pertanyaan berbeda terkait sejumlah program, potensi, dan persoalan yang terjadi di NTB saat ini.
Pada Pilgub NTB, Ali DB maju melalui jalur perseorangan bersama Lalu Gede Sakti.