REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta beberapa waktu lalu telah menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sehingga upaya HTI untuk membatalkan SK pembubaran kandas di tengah jalan. Kini suara kelompok eks HTI menjadi perebutan partai politik untuk pilkada serentak atau pilpres mendatang.

Soal seberapa besar kekuatan suara HTI pada tahun politik, juru bicara eks HTI Muhammad Ismail Yusanto tidak menjawab secara pasti kekuatan suara eks anggota HTI. Namun, kata dia, yang jelas jumlahnya banyak seperti yang diketahui masyarakat.

"Ya itu orang lebih tahu lah, wartawan lebih tahu. Yang jelas banyak," ujar Ismail kepada Republika.co.id saat ditanya tentang kakuatan suara HTI.

Sayangnya, Ismail tidak mengungkap selama ini kekuatan suara HTI tersebut disalurkan ke partai apa saja. Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah memfatwakan kader HTI untuk golput dalam setiap pemilu.

"Yang pasti itu bahwa kami tidak pernah mengatakan golput atau memfatwakan golput, yang ada kami menyerukan bahwa hak suara itu harus digunakan dengan baik, yaitu untuk memilih partai yang berdasarkan Islam. Itu seruan yang kami lakukan," ucapnya.

"Nah, partai yang mana? Nah, itu sudah meruapakan pilihan masing-masing. Tentu makin Islam itu akan semakin bagus," katanya.

Ismail menambahkan, untuk melihat pengaruh suara eks anggota HTI nantinya hanya bisa dilihat pada saat hasil Pemilu 2019. Karena itu, dia pun menyerukan kepada anggota eks anggota HTI untuk tidak memilih pemimpin yang melakukan kriminalisasi terhadap ulama.

"Yang pasti kita akan menyerukan untuk tidak memilih pemimpin yang anti kepada Islam, yang melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan habaib, dan yang membubarkan kelompok dakwah dan ormas Islam," kata Ismail.

Ikuti Whatsapp Channel Republika