REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Kabinet Yordania pada Senin (14/5) dengan keras mengutuk peningkatan serius agresi Israel terhadap jalur Gaza, demikian laporan kantor berita resmi Jordania, Petra. Pernyataan itu dikeluarkan saat bentrokan berkecamuk di daerah kantung pantai antara pemroter Palestina dan personel pasukan keamanan perbatasan Israel, sehingga menewaskan 58 orang dan melukai lebih dari 2.000 orang lagi.
Kabinet Yordania menyatakan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh Israel terhadap warga sipil yang tak memiliki pertahanan di Jalur Gaza adalah pelanggaran nyata hak politik dan kemanusiaan, serta hukum mereka. Kabinet Yordania juga mengecam pemindaah Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan berjanji akan melanjutkan upayanya untuk mencegah akibat dari keputusan semacam itu.
Protes diselenggarakan sehari sebelum peringatan ke-70 Hari Nakba, atau "Hari Bencana", Palestina. Hari itu diperingati oleh rakyat Palestina sebab pada 1948, ratusan ribu orang Palestina diusir dari rumah mereka atau menyelamatkan diri dari kerusuhan ketika Israel diciptakan.
Masih pada Senin (14/5), ratusan orang Yordania turun ke jalan untuk memprotes pembukaan provokatif Kedutaan Besar AS ke Yerusalem. Pemrotes, termasuk wakil dari beberapa partai politik, berkumpul di dekat Kedutaan Besar AS di Ibu Kota Jordania, Amman, tempat mereka membakar bendera Israel dan AS.
"Ini adalah tindakan tanpa perasaan oleh AS, yang hanya akan meningkatkan ketegangan," kata seorang pengunjuk-rasa kepada Xinhua.
"Kami berada di sini untuk mengirim pesan kami kepada dunia bahwa Jerusalem Timur adalah Ibu Kota Palestina. Takkan ada perdamaian tanpa ini," katanya. Mereka juga mengutuk pembantaian demonstran sipil di Jalur Gaza oleh pasukan keamanan Israel.
Pada Senin pagi, Menteri Negara Yordania Urusan Media Mohammad Momani mengatakan Israel mesti bertanggung-jawab atas pembunuhan warga sipil Palestina di Jalur Gaza. "Israel, yang adalah kekuatan pendudukan, bertanggung-jawab atas kejahatan yang dilakukan di Jalur Gaza pada Senin," kata Momani, sebagaimana dikutip kantor berita Petra.
Momani juga mengutuk penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh pasukan keamanan Israel terhadap rakyat Palestina, dan mengatakan tak-adanya penyelesaian masalah Palestina akan meningkatkan kerusuhan di wilayah itu.
Pada Desember lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengakuannya atas Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan memerintahkan pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel ke kota suci yang menjadi sengketa tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika