REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global (PSTPG) FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Badrus Sholeh mendesak Pemerintah mengesahkan revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Menurutnya, revisi tersebut efektif menangkal kejahatan terorisme.

"Pemerintah harus segera mengesahkan UU Terorisme yang telah direvisi agar aparat dan penegak hukum lebih efektif mengatasi terorisme yang semakin kuat. Penegakan hukum harus ditegakkan dan tidak pandang bulu," kata dia dalam keterangan pers yang diterima, Senin (14/5).

Badrus menambahkan, semua pihak harus saling bersinergi dan seluruh stakeholder baik pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama. Bersatu dalam mencegah dan mengatasi terorisme secara komprehensif dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai dan golongan.

Badrus juga mengutuk keras aksi terorisme yang sudah tidak mengindahkan norma dan kemanusiaan. Kekerasan tersebut melanggar prinsip agama dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Ia juga menyesalkan peristiwa teror di empat Gereja di Surabaya dan teror di Mako Brimob beberapa hari lalu. "Kami Mengucapkan bela sungkawa yang sangat mendalam atas semua korban dan keluarga yang ditinggalkan, khususnya Polisi dan Umat Kristiani yang menjadi korban dalam rentetan aksi terorisme sejak di Rumah Tahanan Mako Brimob Depok hingga pengeboman beberapa Gereja di Surabaya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika