REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua LPPA Pimpinan Pusat Aisyah, Alimatul Qibtiyah, menilai fenomena baru melibatkan perempuan sebagai pelaku aksi terorisme dan pelibatan keluarga memang menjadi modus baru aksi terorisme. Salah satu penyebabnya adalah perempuan memang kerap menjadi sasaran empuk pencucian otak dari aksi terorisme yang berkembang saat ini.
Anggota Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ini menjelaskan bahwa salah satu alasan para pelaku teror melakukan aksi-aksi terorisme karena rasa frustrasi atas lingkungan sekitar. Banyak dari mereka memang merasa tidak terima atas keadaan di sekitarnya.
Namun, perempuan yang selama ini kerap dianggap pasif dalam melakukan teror malah menjadi pelaku aktif atas aksi teror. "Belakangan ini para perempuan tidak hanya sebagai pendukung, tetapi juga sebagai pelaku aktif," ungkap Alim, Rabu (16/5).
Alim mencatat, secara internasional setidaknya ada sekitar 257 (30-40 persen) pelaku bom bunuh diri perempuan. Di Indonesia, deportan dari Suriah tahun 2017, anak-anak dan perempuan mencapai sekitar 70 persen. Paling tidak, ada 45 TKW yang terindikasi terlibat dalam jaringan ISIS, sedangkan perempuan yang sudah ditangkap dan tersangka teroris di Indonesia setidaknya ada 11 orang.
Alim menjelaskan, alasan perempuan menjadi target untuk direkrut oleh agen intoleransi ini adalah mulai menurunnya jumlah para kombatan laki-laki. Serta, asumsi kebanyakan masyarakat bahwa perempuan itu pasif dan tidak mungkin melakukan teror.
"Hal ini ditambah dengan strategi komunikasi rekrutmen para agen teror yang lebih menggunakan emosi daripada pikiran. Feeling is faster than thinking," ujar Alim.
Ia menilai, perhatian pada keluarga dan perempuan dalam membahas dan menyelesaikan isu terrorisme menjadi sangat penting. Agenda UNSCR 1325 yang mengusung Women, Peace, and Security (WPS) menekankan pentingnya pelibatan perempuan dalam meningkatkan agensi perdamaian.
Untuk menghindari terseretnya keluarga dalam aksi radikal, ketahanan keluarga menjadi faktor yang sangat penting. Alim menjelaskan, rentannya sebuah keluarga atas konflik disebabkan adanya ketidakadilan gender. Ia menjelaskan, makin keluarga tidak mengimplementasikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender maka akan makin retan dengan konflik.
"Penelitian ini menunjukkan ada indikasi kuat bahwa keluarga memiliki peran utama dalam memengaruhi individu untuk menjadi ekstremis atau tidak," ujar Alim.
Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ini mengatakan bahwa riset lain juga membuktikan bahwa keluarga yang mempunyai peran gender yang fleksibel akan makin tahan dengan keretakan. Selain itu, pola asuh yang cenderung otoriter juga menjadikan anak makin intoleran terhadap hal yang berbeda dengan dirinya.
Sebab, keluarga 'rusak' atau tidak harmonis dapat membuat kaum muda menjadi lebih rentan menjadi ekstremis dan radikal. Keluarga yang tidak menanamkan nilai-nilai kritis akan membuat keluarga rentan dimasuki paham-paham radikalisme.
Ia menilai pentingnya mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender, mengedepankan cara berpikir kritis dan sikap humanis dalam keluarga bisa menguatkan keluarga. Keluarga dan keyakinan yang tidak mengedepankan sikap kritis dan humanis akan menjadikan anggota keluarga rentan terhadap perilaku intoleransi.
"Pelibatan keluarga dalam pencegahan prilaku intoleransi dapat dimulai dengan memberikan pemahaman tentang Islam Indonesia yang ramah, inklusif, baik melalui pertemuan-pertemuan yang ada di masyarakat (pengajian, pertemuan RT) dan juga melalui media sosial," ujar Alim.
Selain itu, juga diperlukan pelibatan para remaja untuk menjadi duta Islam Rahmat sehingga dia dapat memengaruhi teman sebayanya. Penanaman nilai-nilai Islam Rahmat juga dapat dilakukan oleh para orang tua dalam cerita sebelum tidur. Selain menguatkan kasih sayang dan relasi emoisional antara anak dan orang tua, hal tersebut juga dapat digunakan untuk pembentukan karakter yang efektif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika