REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi terhadap gubernur bank sentral Iran. Sanksi juga diberikan kepada sebuah bank yang berbasis di Irak yang melakukan transaksi untuk Garda Revolusi elit Iran.
Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin menuduh Gubernur bank sentral Iran Valiollah Seif secara terselubung menyalurkan uang atas nama lengan eksternal penjaga revolusioner, Pasukan Quds (IRGC-QF), melalui Al-Bilad Islamic Bank. Pengiriman uang diduga untuk memperkaya dan mendukung agenda kekerasan dan radikal Hizbullah.
Langkah itu memangkas penggunaan jaringan perbankan penting Iran. AS mengklasifikasikan gerakan Muslim Syiah Lebanon, Hizbullah, yang didukung Iran, sebagai organisasi teroris.
"Ini mengejutkan, tetapi tidak mengherankan, bahwa pejabat perbankan senior Iran akan berkonspirasi dengan IRGC-QF untuk memfasilitasi pendanaan kelompok teror seperti Hizbullah, dan itu merusak kredibilitas apapun yang dapat dia klaim dalam melindungi integritas lembaga," kata Mnuchin dalam sebuah pernyataan.
Berbicara di Brussels, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif menyebut sanksi terhadap Seif ilegal. Departemen Keuangan AS juga memasukkan Asisten Direktur Departemen Internasional Bank Sentral Iran, Ali Tarzali dan ketua Bank Islam Al-Bilad, Aras Habib ke dalam daftar hitam.
Habib disebut memiliki sejarah penyelundupan uang kepada kelompok-kelompok Irak yang didukung Iran dan memungkinkan eksploitasi IRGC-QF terhadap sektor perbankan Irak untuk memindahkan dana dari Teheran ke Hizbullah. Hal itu dinilai membahayakan integritas sistem keuangan Irak.
Menurut Departemen Keuangan AS, sanksi tidak akan segera mempengaruhi transaksi bank sentral. Sanksi tersebut akan mempengaruhi transaksi dolar AS tertentu oleh bank sentral mulai 7 Agustus 2018.
Pekan lalu, dua hari setelah Presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran 2015, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap enam individu dan tiga perusahaan yang diduga menyalurkan jutaan dolar AS kepada IRGC-QF.
Menteri luar negeri Inggris, Prancis dan Jerman bertemu di Brussels pada Selasa untuk menemukan cara menyelamatkan kesepakatan nuklir tanpa AS. Tetapi muncul kesulitan bagaimana perusahaan mereka dapat terus melakukan bisnis dengan Iran setelah Washington mulai menerapkan kembali sanksi.
IRGC sejauh ini adalah organisasi keamanan paling kuat Iran dan memiliki kendali dalam ekonomi dan sistem politik Iran. Pasukan Quds adalah unit elit yang bertanggung jawab atas operasi luar negeri IRGC.
Ikuti Whatsapp Channel Republika