Wiranto Minta Maaf Enggan Beberkan Koopssusgab TNI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI yang akan kembali dihidupkan. Penjelasan terkait Koopssusgab TNI justru akan membocorkan strategi keamanan negara.

"Saya minta maaf untuk tak menjelaskan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita gunakan, caranya bagaimana. Saya sudah minta kepada aparat kemanan untuk tidak menjawab," kata Wiranto, Kamis (17/5).

Ia meminta masyarakat membiarkan aparat keamanan menyusun konsep-konsep penanggulangan terorisme. "Tidak usah kemudian bagaimana caranya, penggabungannya bagaimana saja, itu kan sudah memberitahukan kepada musuh apa yang akan kita lakukan namanya. Kan tidak bagus," kata dia.

Ia mengibaratkan hal tersebut seperti penanganan pencurian di rumah seseorang. Apabila pemilik rumah tersebut mengekspos alat keamanan apa saja yang akan dipasang kepada tetangga dan masyarakat luar, pencuri dapat mengetahui hal itu dan melancarkan aksinya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merestui dihidupkannya kembali Koopssusgab TNI. Itu dilakukan dalam rangka menanggapi serangan teroris yang terjadi beberapa waktu ke belakang di Indonesia.

"Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI sudah direstui oleh Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI," kata Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (16/5).

Dengan dihidupkannya gabungan pasukan khusus TNI ini, berarti aparat yang terlibat mengatasi terorisme sudah mencakup Polri lewat Densus 88 dan TNI melalui Koopssusgab. Moeldoko menegaskan, kemampuan pasukan Koopssusgab juga telah disiapkan secara baik untuk ditugaskan ke berbagai daerah di Indonesia.

Koopssusgab dibentuk Moeldoko saat menjabat sebagai panglima TNI dan diresmikan pada Juni 2015 lalu. Pasukan elite tersebut merupakan gabungan personel terbaik dari pasukan khusus pemberantasan terorisme TNI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika