REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI baru akan diterjunkan dalam situasi tertentu. Pengaktifan kembali Koopssusgab ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
"Tetapi dengan catatan itu dilakukan apabila situasi sudah di luar kapasitas Polri," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara buka bersama pimpinan lembaga negara dan tokoh lainnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/5).
Jokowi menilai, tindakan preventif penanggulangan ancaman terorisme jauh lebih penting daripada langkah represif. Salah satu langkah preventif yang perlu dilakukan adalah membersihkan lembaga pendidikan, baik SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, serta ruang publik dari ajaran ideologi terorisme.
Sebab, dari serangkaian serangan terorisme yang terjadi, baik di Surabaya maupun Sidoarjo, turut melibatkan anak-anak di bawah umur. "Seharusnya anak ini masih dalam kondisi senang bermain di halaman rumah dan juga seharusnya anak ini masih senang sekolah. Dan mungkin senang berkumpul dengan keluarga dan teman," kata Jokowi.
Jokowi pun menekankan, betapa berbahaya dan kejamnya ideologi terorisme yang turut serta melibatkan anak-anak dalam melakukan serangan. Karena itu, Presiden berharap tak ada lagi keluarga yang hancur akibat ideologi sesat terorisme ini.
"Saya hanya ingin mengingatkan artinya ideologi yang kejam ini telah masuk ke dalam sendi-sendi keluarga Indonesia. Ini yang harus hati-hati di sini," katanya menambahkan.
Lebih lanjut, Jokowi juga menegaskan, pemerintah dan DPR akan segera menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Antiterorisme dalam waktu dekat.
(Baca: Koopssusgab TNI Dihidupkan Lagi, Usman Hamid: Tidak Tepat)
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merasa kembali dihidupkannya Koopssusgab TNI adalah langkah yang tidak tepat. Hal tersebut juga dianggap terlalu dini. Masih ada beberapa hal lain yang lebih mendesak untuk dilakukan.
"Tidak bisa dan tidak tepat," ujar Usman saat dihubungi Republika.co.id melalui sambungan telepon, Kamis (17/5) malam.
Usman menjelaskan, yang justru diperlukan saat ini adalah beberapa hal lain. Di antaranya, penguatan deteksi dan kemampuan intelijen, penegakan hukum, pencegahan melalui deradikalisasi, revisi Undang-Undang (UU) Terorisme, dan kontrol atas pendanaan atau transaksi orang-prang yang dianggap terlibat dalam kelompok teroris.
"Keenam adalah kerja sama regional, bilateral, dan internasional. Misalnya untuk perbatasan imigrasi, penerbangan, dan sebagainya," katanya.
Menurut dia lagi, keputusan kembali dihidupkannya Koopssusgab TNI merupakan keputusan yang terlalu dini. Itu karena rumusan ancaman atau matriks ancaman yang dihadapi belum jelas sehingga perlu pelibatan TNI dalam menindak terorisme.
"Kalaupun memang mau melibatkan TNI maka mekanisme pelibatannya disusun terlebih dahulu," ucapnya.
