REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Mas Alamil Huda
JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta mendukung penuh kebijakan Pemprov DKI yang ingin melepas saham di PT Delta Djakarta. Demokrat dan PAN berkomitmen untuk mengawal kebijakan itu saat membutuhkan persetujuan di DPRD hingga goal dalam rapat paripurna.
Ketua Fraksi Demokrat-PAN Taufiqurrahman menilai, cukup banyak alasan bagi Pemprov DKI menjual saham di perusahaan produsen bir tersebut. Fraksi yang dipimpinnya, ungkap Taufiq, menganggap kepemilikan saham di perusahaan itu lebih banyak unsur negatifnya daripada manfaatnya sehingga lebih baik dilepas.
"Mudharatnya apa, pemprov secara tidak langsung telah mendukung keberadaan peredaran minuman beralkohol di Jakarta dan Indonesia," kata Taufiq, Jumat (18/5).
Baca Juga: Saat Fraksi PDIP-Nasdem Tolak Penjualan Saham Bir
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengumumkan pelepasan saham di PT Delta Djakarta sebesar 26,25 persen. Saham itu dimiliki sejak 1970-an dan Pemprov DKI ditargetkan bisa mendapatkan pemasukan sebesar Rp 1 triliun.
"Pemprov memastikan akan melepas 26,25 persen saham di perusahaan PT Delta Djakarta, perusahaan pembuat bir. Jadi, 26,25 pasti dilepas, bukan akan. Ini komitmen kita," kata Anies saat konferensi pers di Balai Kota DKI, Rabu (16/5) malam WIB.
Menurut Taufiq, sudah banyak kejadian buruk yang timbul akibat minuman beralkohol. Artinya, DKI juga punya andil dalam kekacauan yang disebabkan minuman beralkohol karena telah menyertakan modal di salah satu produsennya. Di sisi lain, sambung dia, semua pihak juga tak boleh menutup mata bahwa Pemprov DKI mendapat bagi hasil keuntungan cukup besar.
Taufiq pun meminta Pemprov DKI tak ragu menjual saham di PT Delta Djakarta tersebut. Dia mengaku prihatin jika ada pihak-pihak yang mencoba menghambat kebijakan itu dengan alasan kinerja perusahaan baik dan secara konsisten mendatangkan profit. Dia juga menilai bahwa mengelola pemerintahan bukan hanya soal keuntungan material, melainkan juga tanggung jawab sosial secara etika dan moral.
"Ini pemerintah, bukan pebisnis yang hanya mencari keuntungan 100 persen. Pemerintah punya tanggung jawab sosial secara etis dan moral untuk melindungi warganya," ujar Taufiq.
Dia berpendapat, produk minuman beralkohol adalah racun bagi masyarakat. Tak patut jika pemerintah mencari pendapatan melalui cara seperti itu. Mengelola pemerintahan, menurutnya, tak bisa disamakan dengan mengelola bisnis. Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Bestari Barus mempertanyakan keputusan Pemprov DKI melepas saham di perusahaan yang sehat dan bisa mendatangkan keuntungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika