REPUBLIKA.CO.ID, Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai berhasil mensosialisasikan pentingnya mengelola sumber daya air sehingga terhindar dari kebanjiran di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.
“Sekarang semua perangkat desa dan petani di desa selalu membicarakan embung untuk memanen air,” kata Direktur Institut Agroekologi Indonesia (InAgri) Syahroni SP.
Bahkan, Syahroni melanjutkan, seringkali masyarakat secara mandiri membangun embung swadaya setelah memahami peran penting embung bagi budi daya pertanian.
“Memang idealnya pemerintah hanya sebagai katalisator, selanjutnya masyarakat yang harus mandiri,” ujar Syahroni.
Masyarakat desa kini juga mulai melirik dam parit sebagai alternatif jaringan irigasi yang biayanya lebih terjangkau. Kementan sukses memberi model dam parit di sentra-sentra di Jawa sehingga bisa diikuti daerah lain. “Ini berkat keberhasilan Kementan menggandeng kementerian lain, seperti Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian PUPR.”
Kini, Kementan juga dinilai Syahroni lebih terbuka menerapkan sistem budi daya pertanian hemat air yang diterapkan masyarakat belakangan ini. Semua inovasi dari setiap institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat diterima Kementan sepanjang sesuai dengan kondisi setempat.
Sebut saja teknologi SRI dalam budi daya padi yang hemat air. Di lapangan, seringkali SRI dikombinasikan dengan sistem jarwo super yang dikembangkan Badan Litbang Pertanian. “Prinsipnya, petani saat ini mulai cerdas menghemat air,” kata Syahroni.
Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian Profesor Dedi Nursyamsi menyatakan, sosialisasi pemanfaatan sumber daya air yang lebih hemat untuk petani memang gencar dilakukan sejak Presiden Joko Widodo memberi arahan agar dana desa dialokasikan untuk mendukung kegiatan pertanian.
Menurut Dedi, program upaya khusus (Upsus) yang melibatkan TNI juga membuat percepatan perbaikan jaringan irigasi yang rusak cepat ditangani pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Sekarang kalau ada yang lapor irigasi rusak bukan hanya petani, tetapi juga para Babinsa sehingga macetnya birokrasi dapat diterobos sejak tiga tahun belakangan,” kata Dedi.
Dedi menyebutkan. banyak jaringan irigasi di pelosok Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah kembali dapat berfungsi setelah program Upsus berjalan. (DC/Balitbangtan)
Ikuti Whatsapp Channel Republika