REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dapat memberikan penjelasan secara detail kepada masyarakat terkait rekomendasi 200 nama mubaligh. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antarmasyarakat dan ormas Islam.

"Jadi, kita menghargai, kita tidak suuzan, untuk membantu lembaga, masjid yang membutuhkan mubaligh, tapi harus dijelaskan agar tidak menimbulkan tafsir liar," ujar Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas ketika dihubungi Republika.co.id, Jakarta, Senin (21/5).

Menurut dia, pemerintah juga harus terbuka kepada masyarakat metode apa yang digunakan untuk hasil rekomendasi tersebut. Sehingga, tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahpahaman. "Misalnya, apakah rekomendasi Menteri Agama itu yang pro pemerintah saja. Yang tidak masuk maka tidak pro pemerintah, itu merugikan keduanya," ujar Yunahar.

Untuk itu, Kemenag harus menambah daftar nama mubaligh sehingga tidak memecah komitmen para mubaligh, baik dari usulan masyarakat maupun ormas Islam. "Apakah ini hanya sementara, dinamis, terbuka, maka harus ditambah dari ormas Islam atau lembaga dakwah apabila diperlukan. Jangan ada kesan tidak komitmen karena bisa memecah para mubaligh," ungkapnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika