Senin 21 May 2018 17:28 WIB

Dongkrak Pendapatan, Pemerintah Andalkan Bonus Tanda Tangan

Dalam peraturan baru tak ada lagi batas besaran bonus tanda tangan kontrak blok migas

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya
Ladang Migas
Ladang Migas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan peraturan baru terkait acuan bonus tanda tangan pada blok migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya untuk dikelola selanjutnya. Dalam peraturan baru ini tidak ada lagi ketentuan batas besaran bonus tanda tangan.

Sebelumnya terdapat batas atas besaran bonus tanda tangan untuk Negara yaitu sebesar 250 juta dolar AS. Dengan tidak adanya batas atas ini penerimaan negara bisa lebih besar.

Pada peraturan terbaru ini, Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya yang diundangkan pada 7 Mei 2018, terdapat perubahan pada ketentuan pasal 12 mengenai besaran bonus tanda tangan.

Pada pasal terbaru disebutkan bahwa bonus tanda tangan paling sedikit adalah sebesar 1 juta dolar AS, dan tidak ada besaran paling banyak. Sementara itu di pasal 12 aturan lama, batas bonus tanda tangan dipatok paling sedikit 1 juta dolar AS dan paling banyak 250 juta dolar AS.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menyatakan dengan tidak adanya batas atas memungkinkan negara pendapat penerimaan negara lebih besar. "Perubahan itu dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pada kegiatan usaha hulu migas dengan mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara," kata Agung.

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 23/2013 sebagaimana diubah dengan Permen ESDM Nomor 28/2018, ditetapkan bahwa pengelolaan blok migas yang kontraknya berakhir dapat dilakukan melalui perpanjangan oleh kontraktor eksisting, pengelolaan oleh Pertamina, pengelolaan bersama antara kontraktor dan Pertamina serta di lelang.

"Yang terpenting dalam pengelolaan blok migas terminasi adalah program kerja untuk kelanjutan pengelolaannya harus dijaga kualitasnya, baik dari aspek kemampuan teknis maupun finansial, dan harus tetap memberikan hasil yang lebih besar bagi negara. Kalau hasilnya lebih besar, penerimaan negara juga lebih baik, manfaat untuk negara juga makin besar," tutur Agung.

Dalam rangka penetapan pengelolaan blok migas terminasi dapat dibentuk Tim yang beranggotakan wakil dari Kementerian ESDM dan instansi lain yang terkait. Tim tersebut melakukan evaluasi dan penilaian besaran bonus tandatangan terhadap pengelolaan blok migas terminasi selanjutnya. Besaran bonus tanda tangan tersebut ditetapkan menggunakan formula yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement