REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyarankan agar Kementerian Agama segera mencabut daftar nama-nama mubaligh yang telah dirilisnya. Tujuannya agar tidak menimbulkan kontroversi dan memecah belah. "Kemenag sebaiknya segera menghentikan kegiatan merilis daftar nama muballigh seperti yang dilakukan belakangan ini," ujar Saleh melalui siaran pers, Selasa (22/5).
Menurutnya, rilis nama-nama mubaligh dapat menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Selain itu banyak pihak yang menganggap rilis 200 nama mubaligh pilihan Kemenag dianggap itu tidak perlu. Bahkan Saleh mengatakan, jika Kemenag tetap mempertahankan bukan saja menimbulkan kontroversi. Namun juga dapat memecah belah para mubaligh. "Kementrian Agama dinilai dapat memecah para muballigh, setidaknya antara yang terdaftar dan yang tidak terdaftar," ujarnya.
Bahkan tambah Saleh, jika masukan dan kritikan akan kontroversi tersebut tidak diindahkan, Saleh khawatir Presiden RI akan juga terkena dampaknya. Kalau masih diteruskan, ada kesan Kementerian Agama menutup telinga terhadap masukan dan kritikan masyarakat. "Tentu ini berdampak negatif bagi pemerintah secara kolektif," ungkap dia.
Saleh berujar, lebih baik Kemenag menghentikan rilis nama-nama mubaligh daripada semakin memperpanjang daftar nama para mubaligh. Karena menurutnya banyak pihak juga yang tidak seirama dengan keputusan kemenag tersebut.
"Saya termasuk yang tidak yakin kalau Muhammadiyah, misalnya, mau memberikan daftar nama. Dari pernyataan di media, Muhammadiyah justru menilai kebijakan ini tidak arif dan perlu ditinjau. Begitu juga dengan sejumlah tokoh dan ormas lainnya," ucap Saleh.
Saleh juga meminta agar Presiden RI Joko Widodo dengan tegas memerintahkan Menteri Agama menghentikan kegiatan tersebut. Kegiatan Jokowi yang berkunjung ke banyak pesantren dan pusat-pusat kegiatan Islam dinilai tidak akan menambah citra positif bila para muallim dan muballigh di pesantren dan lembaga-lembaga tersebut tersinggung karena tidak diakui kapasitasnya. "Jangan sampai karena kegiatan kementerian agama yang tidak populis berdampak tidak baik bagi Presiden Jokowi," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika