REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Komisi pemilihan nasional Irak memutuskan menganulir hasil perhitungan surat suara di 103 tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilihan parlemen pada 12 Mei lalu. Langkah ini diambil setelah komisi tersebut menerima banyak laporan keluhan yang disebut 'red complaints' terkait TPS-TPS itu.

Laporan yang diterima berkaitan dengan dugaan penipuan daftar pemilih, yang mencakup pemalsuan dan manipulasi yang berpotensi mempengaruhi hasil pemilihan. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Senin (21/5), dewan komisaris komisi pemilihan nasional Irak mengaku telah memeriksa 1.436 pengaduan yang diajukan setelah hari pemilihan.

Kantor berita Anadolu melaporkan, setelah memeriksa 33 'red complaints', komisi memutuskan menganulir hasil perhitungan surat suara di 103 TPS di Baghdad, Anbar, Nineveh, Saladin, dan Erbil. Pemerintah Irak tercatat telah menyediakan 53 ribu TPS di seluruh negeri.

Komisi tidak menjelaskan sejauh mana pembatalan perhitungan surat suara dari 103 TPS ini akan mempengaruhi hasil resmi pemilihan parlemen yang telah dirilis akhir pekan lalu. Menurut hasil tersebut, koalisi Sairoon yang dipimpin Muqtada al-Sadr berhasil memenangkan pemilihan dengan meraih 54 kursi di parlemen.

Kemudian kemenangannya diikuti oleh koalisi pimpinan Hashd al-Shaabi yang memperoleh 47 kursi. Sementara koalisi Victory pimpinan Perdana Menteri Haidar al-Abadi berada di posisi ketiga dengan perolehan 42 kursi.

Kurdistan Democratic Party yang berbasis di Erbil hanya memperoleh 25 kursi di parlemen. Namun angka ini naik dari perolehan 19 kursi pada pemilu 2014.

Hasil akhir diumumkan sepekan setelah warga Irak memberikan suara dalam pemilihan parlemen pertama negara itu sejak kelompok teroris ISIS berhasil dikalahkan. Hasil awal telah diumumkan sebelumnya, tetapi tuduhan penipuan yang tersebar luas telah menunda penghitungan suara final.

Ikuti Whatsapp Channel Republika