REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumbolo menyatakan telah mengirim tim ke Lombok, Nusa Tenggara Timur. Tujuannya, untuk memeriksa laporan terjadinya penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah.
"Saya kirim tim kesana untuk mengecek betul apakah itu kasus lama, apakah itu kasus-kasus baru, apakah ada kaitan dengan keyakinan yang diyakini oleh kelompok Ahmadiyah, ada masalah perjanjian apa. Itu saja," ujar Tjahjo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/5). Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail terkait peristiwa ini.
Terjadi penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur pada Sabtu (18/5). Saat meninjau lokasi kejadian pada Sabtu (18/5) pukul 17.45 WITA, Kapolda NTB Brigjen Pol Achmat Juri menyampaikan terdapat enam rumah milik jemaat Ahmadiyah yang rusak. Di saat yang sama, 23 jemaat Ahmadiyah yang terdiri atas 3 laki-laki, 8 perempuan, dan 12 anak-anak diamankan di Mapolres Lombok Timur.
Pada Ahad (19/5) malam, Polda NTB menyampaikan informasi lebih rinci melalui keterangan pers yang disampaikan Kabid Humas Polda NTB AKBP Komang Suartana. Dalam pernyataannya tersebut, peristiwa perusakan terjadi sekitar pukul 12.00 Wita di Dusun Gereneng, dan Dusun Lauk Eat yang berada di Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
Komang menjelaskan, kronologi kejadian bermula saat jemaat Ahmadiyah berinisial JS mengajar ngaji anak-anak SD masyarakat setempat di rumahnya. Saat itu, terjadi percekcokan di antara anak-anak yang berujung melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua. Hingga akhirnya, masyarakat setempat dengan jumlah sekitar 30 orang berkumpul dan melempari rumah jemaat Ahmadiyah.
Komang menyebutkan, terdapat delapan rumah jemaat Ahmadiyah yang rusak akibat peristiwa tersebut. Ia juga menegaskan tidak ada jemaat Ahmadiyah yang menjadi korban. Kasus ini, lanjut dia, sudah ditangani Polres Lombok Timur. "23 jemaat Ahmadiyah sudah ditempatkan sementara di Mapolres Lombok Timur," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika