REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk menghentikan kegiatan merilis daftar nama penceramah/muballigh seperti yang dilakukan belakangan ini. Selain menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, banyak pihak yang menganggap hal itu tidak perlu.
Bahkan, kementerian agama dinilai dapat memecah para muballigh, setidaknya antara yang terdaftar dan yang tidak terdaftar. "Kalau masih diteruskan, ada kesan kementerian agama menutup telinga terhadap masukan dan kritikan masyarakat. Tentu ini berdampak negatif bagi pemerintah secara kolektif," ujar Saleh dalam pesan singkatnya, Selasa (22/5).
Selain itu, Kemenag juga diminta untuk tidak justru memperpanjang daftar nama yang ada. Pasalnya, ormas-ormas yang diklaim akan memberikan nama kelihatannya banyak yang keberatan dan kemungkinan tidak akan memberikan. Tentu sangat sulit untuk mendata ribuan bahkan puluhan ribu penceramah di seluruh Indonesia.
"Saya termasuk yang tidak yakin kalau Muhammadiyah, misalnya, mau memberikan daftar nama. Dari pernyataan di media, Muhammadiyah justru menilai kebijakan ini tidak arif dan perlu ditinjau. Begitu juga dengan sejumlah tokoh dan ormas lainnya," kata Saleh.
Berkenaan dengan itu, presiden Jokowi diminta dengan tegas untuk memerintahkan menteri agama menghentikan kegiatan tersebut. Kegiatan presiden Jokowi yang berkunjung ke banyak pesantren dan pusat-pusat kegiatan Islam dinilai tidak akan menambah citra positif bila para muallim dan muballigh di pesantren dan lembaga-lembaga tersebut tersinggung karena tidak diakui kapasitasnya.
"Jangan sampai karena kegiatan kementerian agama yang tidak populis berdampak tidak baik bagi presiden Jokowi," tutur Wakil ketua komisi IX DPR RI.
Sebelummya Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin, menyampaikan bahwa daftar rekomendasi mubaligh yang dikeluarkan oleh pihaknya untuk menjawab semua pertanyaan dari masyarakat. Politikus PPP itu mengaku banyak yang menanyakan kepada Kemenag terkait mubaligh yang dapat berceramah, baik di mushola, masjid dan tempat pengajian lainnya.
Sehingga, lanjut Lukman, karena banyaknya permintaan dan pertanyaan dari masyarakat, Kemenag meminta masukan kepada sejumlah ormas Islam, tokoh umat, dan ulama. Termasuk masjid-masjid besar yang ada di Indonesia terus pihaknya mendapatkan nama-nama itu. Lukman juga menegaskan bahwa rilis itu juga bukan dalam rangka memilah-milah penceramah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika