REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penataan kampung kumuh di Ibu Kota akan dilakukan dengan melihat karakteristik masing-masing kampung. Tidak menutup kemungkinan ada kampung yang ditata dengan merelokasi warga yang tinggal di daerah tersebut.

"Mungkin ada (relokasi). Jadi jangan juga nanti gini, 'Anies Baswedan: Tidak Ada Relokasi', bahaya. Intinya justru tiap kasus beda-beda jadi tolong jangan disimplifikasi," kata Anies di Balai Kota, Kamis (24/5).

Menurutnya, penataan ulang kampung tidak bisa diseragamkan. Setiap kampung memiliki karakternya masing-masing. Ia mencontohkan, warga yang sudah tinggal 20 tahun berbeda dengan yang 40 tahun dan beda pula dengan yang 5 tahun.

"Itulah kenapa dalam urusan penataan Kampung ini tidak ada satu rumus untuk semua. Justru setiap case beda-beda. Apalagi kalau menyangkut tanah beda-beda sekali latar belakang masalahnya," katanya.

Pembangunannya, lanjut Anies, dilakukan dengan melibatkan warga agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan yang ada di tempat itu. Anies mengatakan, penataan kampung di Jakarta akan melibatkan empat komponen yang terlibat dalam community action plan.

Keempat komponen itu adalah warga, pemerintah, pakar dalam artian orang yang berpengalaman di bidang ini serta fasilitator proses. "Fasilitatornya bukan dari pemerintah, fasilitatornya adalah pihak tersendiri. Kemudian masalah-masalah yang terkait dengan legal nantinya harus diselesaikan oleh pemprov," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika