REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Muhammad Sundoro, membuka secara resmi rapat koordinasi nasional (rakornas) Asosiasi Pengelola Sistem Peyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Perdesaan, di Semarang, Selasa (22/5). Kegiatan tersebut digelar hingga Jumat (25/5).
Dalam pertemuan nasional tersebut dibahas isu-isu terkait pelaksanaan peran dan fungsi asosiasi, antara lain terkait kinerja Kelompok Pengelola Sistem Peyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS), akses pendanaan air minum dan sanitasi (AMS) dari lembaga keuangan di tingkat kabupaten/kota, juga masalah data pemanfaat.
Dalam sambutan dan arahannya, Muhammad Sundoro menyampaikan betapa pentingnya keberadaan KP-SPAMS dalam mengelola keberlanjutan sarana yang dibangun melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS).
“Hal itu mengingat tugas dan fungsinya yang strategis yaitu menjaga keberlanjutan hasil program, maka diperlukan kelembagaan yang kuat dan berkinerja baik,” kata Muhammad Sundoro dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis (24/5).
Lebih lanjut ia menyampaikan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan pelayanan air minum dan sanitasi 100 persen bagi seluruh penduduk Indonesia pada akhir tahun 2019, atau dikenal dengan Universal Access.
“Pencanangan target akses universal air minum dan sanitasi perlu didukung oleh berbagai pihak, selain pemerintah, yaitu pemerintah daerah, swasta dan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, kerja sama ini perlu dilakukan karena pedanaan dari APBN sangat terbatas sehingga tidak akan mampu menutupi seluruh kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk investasi pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM).
“Strategi yang perlu dikedepankan adalah kolaborasi oleh berbagai pihak yang terkait dengan program dan pendanaan bagi penyediaan air minum dan sanitasi untuk secara bersama-sama mendukung pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi,” tuturnya.
Untuk mendukung penyediaan layanan air minum dan sanitasi sesuai dengan target akses universal, salah satu program pemerintah yang diunggulkan untuk penyediaan layanan air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan adalah program PAMSIMAS. “Program ini memberikan dukungan baik untuk investasi fisik melalui pembangunan sarana dan prasarana, maupun investasi non fisik dalam bentuk dukungan teknis dan peningkatan kapasitas,” paparnya.
Rakornas yang dihadiri kepengurusan asosiasi dari kabupaten, provinsi dan pusat, mengundang sejumlah narasumber dari Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa-PDTT, dan perwakilan Bank Dunia. Mereka memberikan arahan dan pembekalan bagi Pengurus Asosiasi dari seluruh Indonesia.
Rakornas juga mengundang secara khusus para pihak yang mendukung keberlanjutan program PAMSIMAS, seperti PT Meares Soputan Mining, water.org, dan pihak lain. Mereka diundang untuk memberikan sharing pengalaman dalam pola kemitraan pendanaan dengan KP-SPAMS yang difasilitasi oleh Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan setempat.
Diharapkan melalui sharing pengalaman tersebut, pola kemitraan dapat dikembangkan di daerah lainnya untuk mengembangkan/perluasan jaringan pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan air minum 100 persen bagi warganya.
Pada pertemuan nasional (Rakornas) tersebut sekaligus dilaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk mengevaluasi pelaksanaan peran Asosiasi, menetapkan program kerja dan kebijakan organisasi, dan melakukan penyegaran pengurus. Berdasarkan AD/ART Asosiasi periode kepengurusan DPP Asosiasi berlaku selama lima tahun.
Dengan demikian kepengurusan saat ini yang sudah berjalan sejak tahun 2013 akan segera berakhir. Diharapkan melalui Munas akan dihasilkan kepengurusan baru untuk meneruskan estafet kepengurusan Asosiasi di masa mendatang.
Siaran pers itu menyebutkan, PAMSIMAS diluncurkan pemerintah pada tahun 2008. Hingga akhir tahun 2017, PAMSIMAS telah dilaksanakan di 16.554 desa di 365 kabupaten/11 kota dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Management (SIM), lebih dari 80 persen SPAM masih berfungsi baik, sementara sisanya sudah tidak berfungsi atau berfungsi sebagian. Penyebab ketidakfungsian tersebut antara lain masalah sumber air, konstruksi SPAM, keuangan yang mendukung pengelolaan dan pemeliharaan, serta kelembagaan.
Salah satu aspek yang menentukan keberlanjutan program PAMSIMAS adalah terbentuknya KP-SPAMS. KP-SPAMS bertugas mengelola operasi dan pemeliharaan dari sistem penyediaan air minum yang sudah dibangun oleh PAMSIMAS. Hingga akhir tahun 2017 telah terbentuk KP-SPAMS di lebih dari 16.000 desa penerima PAMSIMAS.
Selain itu, di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat dibentuk juga wadah kebersamaan dan komunikasi antar KP-SPAMS yaitu Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan. Terdapat 226 Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan di tingkat kabupaten/kota dan tujuh Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Tingkat Provinsi. Sedangkan DPP Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Tingkat Nasional sudah dibentuk pada tahun 2013.
Jumlah KP-SPAMS yang ada di perdesaan sudah barang tentu akan semakin bertambah dan berkembang seiring dengan pelaksanaan program PAMSIMAS. Demikian juga keberadaan Asosiasi di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi juga akan semakin bertambah dan berkembang.
Program PAMSIMAS saat ini telah memasuki tahap ketiga dengan target 15.000 desa hingga akhir 2020 serta mengelola keberlanjutan program di 27.000 desa PAMSIMAS yang tersebar di 392 kabupaten/11 kota dari 33 provinsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika