REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Pemerintah Qatar melakukan embargo terhadap barang-barang yang berasal dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir dan Bahrain. Ini dilakukan mengingat hampir satu tahun blokade yang dilakukan negara-negara teluk terhadap Qatar.
"Produk-produk yang berasal dari negara-negara pemblokir tidak akan bisa melewati dewan kerjasama negara teluk (GCC)," kata pernyataan resmi pemerintah Qatar, Senin (28/5).
Qatar mengatakan, barang-barang tersebut akan melewati prosedural inspeksi impor yang ketat dari kepabeanan. Mereka berpendapat hal itu juga dilakukan untuk menjaga keamanan konsumen di dalam negeri.
Namun, Qatar belum merinci barang-barang apa saja yang terkena dampak embargo tersebut. Meski demikian, embargo juga dilakukan untuk memerangi perdagangan barang yang tidak pantas bagi warga negara mereka.
Terkait hal tersebut, pemerintah Qatar telah memerintahkan untuk segera mencari pemasok baru dari berbagai barang yang terkena dampak embargo. Kementerian Ekonomi dan Perdagangan Qatar juga telah memerintahkan kepada semua pedagang untuk berhenti menjajakan produk yang berasal dari empat negara tersebut. Mereka akan memantau dengan ketat terkait kepatuhan para pedagang akan kebijakan yang diberlakukan itu.
Seperti diketahui, Arab Saudi, UEA, Mesir serta Bahrain telah memutus hubungan diplomatik mereka dengan Qatar sejak Juni tahun lalu. Mereka menuduh Doha telah mendukung aktivitas terorisme. Pemerintah Qatar lantas membantah tudingan tersebut.
Sebelumnya, impor yang masuk Qatar sempat anjlok sekitar 40 persen dari tahun sebelumnya pada minggu-minggu awal blokade. Kendati, hal tersebut berangsur normal menyusul pemasok produk baru yang ditemukan Qatar di negara-negara luar GCC seperti Turki.
Qatar selanjutnya juga mengembangkan rute-rute ekspedisi baru ke negara lain semisal Oman. Pemerintah Qatar juga mendorong agar memproduksi lebih banyak hal secara lokal, termasuk makanan.
Sementara, produk yang terkena embargo terus mencari jalan guna memasarkan barang mereka ke Qatar. Hal itu dilakukan dengan memasukan barang mereka melalui negara-negara penghubung atau pihak ketiga.
Pemerintah Bahrain sebelumnya mengaku tidak melihat solusi yang tepat bagi pertikaian diplomatik antara Qatar dan negara-negara tetangganya. Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Bahrain Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika