REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hubungan internasional Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Teuku Rezasyah mengatakan bahwa Indonesia berpeluang besar terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB mewakili kawasan Asia-Pasifik. Maladewa merupakan negara kawasan penantang Indonesia untuk menduduki kursi Anggota Tidak Tetap DK PBB dalam pemungutan suara yang akan dilakukan pada Juni 2018.
(Baca: Ini Empat Prioritas Indonesia Jika Terpilih Jadi Anggota DK PBB)
"Bukan bermaksud menganggap enteng, tapi 'Maldive is in very difficult situation'," kata dia usai diskusi publik "Menuju Indonesia Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019-2020" di The Habibie Center Jakarta Selatan, Senin (28/5).
Maladewa merupakan negara kawasan penantang Indonesia untuk menduduki kursi Anggota Tidak Tetap DK PBB dalam pemungutan suara yang akan dilakukan pada Juni 2018. Total terdapat 10 kursi Anggota Tidak Tetap DK PBB yang diincar berbagai negara yang mewakili kawasan Asia-Pasifik, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin.
(Baca: Menlu Retno Optimistis Indonesia Terpilih Jadi Anggota DK PBB)
Dalam beberapa bulan terakhir 2018, stabilitas politik Maladewa terguncang krisis pemerintah berkuasa di bawah Presiden Abdulla Yameen dengan oposisi. Krisis dipicu penolakan Yameen atas perintah Mahkamah Agung Maladewa untuk membebaskan legislator oposisi yang dia penjarakan, alih-alih ia menetapkan negara dalam situasi gawat darurat selama 15 hari.
Menurut Rezasyah, kondisi dalam negeri itu akan mempengaruhi penilian 193 negara anggota PBB terhadap Maladewa dalam pemilihan Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019-2020. "Kita punya keunggulan bahwa kita pilihan yang tepat, tapi saya tidak mengatakan ini enteng karena sejarah mencatat David bisa menang dari Goliath," kata dia.
Rezasyah menambahkan, salah satu langkah yang kemungkinan diambil Maladewa adalah dengan menggaet grup negara-negara kepulauan atau 'small island states group" di Pasifik dan Karibia untuk mendukung pencalonan di DK PBB. Meskipun demikian, Rezasyah optimistis pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan-pendekatan pada grup negara-negara kepulauan tersebut dan organisasi multilateral kawasn lainnya untuk memenangkan pemilihan Anggota Tidak Tetap DK PBB.
"Kementerian Luar Negeri, Ibu Menlu, sudah aktif untuk menggalang dukungan, antara lain dari negara-negara MIKTA, Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia, di samping negara-negara ASEAN," kata dia.
Indonesia mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019-2020 sebagai salah satu cara menjalankan amanat UUD 1945 untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia. Kampanye keanggotaan Indonesia dengan slogan "True Partner for World Peace" atau Mitra Sejati Perdamaian Dunia memiliki program prioritas untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global; sinergi antara agenda perdamaian dan pembangunan berkelanjutan; penanggulangan terorisme, radikalisme, ekstremisme; menjunjung prinsip dan tujuan Piagam PBB; serta menjalankan peran "bridge builder" di antara negara anggota PBB.
Diskusi publik "Menuju Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019-2020" di The Habibie Center juga menghadirkan Direktur Eksekutif Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN (AIPR) yang juga mantan Wakil Tetap RI di PBB 2004-2007 Duta Besar Rezlan Ishar Jenie dan mantan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Endy Bayuni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika