REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego ikut mempertanyakan besaran imbalan tunjangan dan gaji yang didapat para pimpinan Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP). Besarnya honor para petinggi BPIP ini menurutnya jauh lebih besar dari pimpinan KPK, yang justru jelas hasil kerjanya.

"Pimpinan KPK yang jelas kerjanya mendapat imbalan tak sebesar pimpinan BPIP," kata Indira Samego kepada wartawan, Rabu (30/5).

Menurutnya jumlah honor yang mencapai ratusan juta rupiah tersebut, perlu diperjelas. Karena publik menurutnya belum mengetahui apa program dan kerja badan yang berada langsung di bawah presiden ini. Terlebih banyaknya badan dan instansi yang memiliki program yang hampir sama.

"Rasanya sulit BPIP dalam merealisasikan misinya," katanya.

Apalagi, kata dia, masyarakat kini juga kian kritis dan alergi terhadap badan-badan yang mengatasnamakan negara, menggunakan uang negara. "Yang lama saja belum beres, tambah badan baru. Lebih kecewa lagi bila imbalan yang diberikan di luar perhituungan normal," terangnya.

Baca juga: Menkeu Sebut Gaji Pokok Megawati di BPIP Hanya Rp 5 Juta

Terkait polemik honor pejabat BPIP ini, Wakil Kepala Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) Haryono mengatakan pihaknya tidak bisa berkomentar banyak soal ini. Karena BPIP dalam persoalan ini hanya sebagai objek, sedangkan kewenangannya berada di Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Sekretaris Negara.

"Bagi kami terlepas polemik soal gaji ini selesai atau tidak, kami tetap bekerja. Karena problem yang kami hadapi sebenarnya bukan pada gaji tapi bagaimana kami mendapat ruang mengarusutamakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat," jelas Haryono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika