REPUBLIKA.CO.ID, PASAMAN -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengentaskan tiga kabupaten dari status tertinggal. Hingga saat ini, tiga kabupaten yang berstatus tertinggal adalah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Solok Selatan. Sejumlah jurus disiapkan demi melepaskan titel 'tertinggal', terutama program pembangunan infrastruktur jalan dan komunikasi.
Pemprov Sumbar memasang target, dua dari tiga daerah tersebut lepas dari status tertinggal pada 2019. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (IP) menjelaskan, pihaknya sedang menyeriusi rencana pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, salah satu kunci ekonomi sebuah wilayah bisa tumbuh adalah ketersediaan akses jalan yang memadai.
Dari ketiga kabupaten yang berstatus tertinggal, Kepulauan Mentawai yang dianggap masih memiliki infrastruktur jalan yang belum memadai. Solusinya adalah pembangunan jalur Trans-Mentawai yang dikerjakan secara tahun jamak hingga 2021 nanti.
"Membangun dari pinggir ini penting. Di sini misalnya (Koto Rajo), 4 km lagi sudah Provinsi Sumatra Utara. Namun jalannya sudah kami bangun bagus. Ini contoh membangun daerah tepi. Nah, hal yang sama akan diterapkan di daerah 3T lainnya," jelas IP usai melakukan safari Ramadhan di Nagari Koto Rajo, Rao Utara, Pasaman, Kamis (31/5) malam.
Namun, IP mengingatkan masyarakat bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mencukupi untuk membiayai seluruh proyek pembangunan. Ia meminta agar putra-putri nagari yang sudah meraih kesuksesan secara finansial untuk ikut membangun daerahnya sendiri. Caranya, bisa dengan membuka lapangan pekerjaan baru atau dengan mendukung pembangunan fisik di nagarinya.
"Seperti masjid yang kita datangi ini. Ini bentuk kepedulian putra nagari untuk ikut membangun," katanya.
Mengentaskan sebuah daerah dari status tertinggal memang tak mudah dan murah. Pemprov Sumbar sempat merilis proyeksi bahwa dibutuhkan anggaran Rp 2,1 triliun untuk membawa Mentawai lepas dari status tertinggal. Tingginya alokasi anggaran untuk membangun Mentawai karena saat ini baru 30 persen wilayah di pulau-pulau utama yang terkoneksi infrastruktur jalan.
Sebagai informasi, Kepulauan Mentawai bertengger di peringkat 76 dari 122 kabupaten di Indonesia yang berstatus tertinggal. Sementara, Solok Selatan dan Pasaman Barat bernasib lebih baik, dengan peringkat masing-masing yakni ke-35 dan ke-33.