REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menepis tuduhan bahwa pengumuman untuk membatalkan proyek kereta api cepat Malaysia-Singapura (HSR) telah mendahului keputusan Kabinet. Menurut Mahathir, keputusan untuk membatalkan HSR telah diambil oleh koalisi Pakatan Harapan sejak awal.
"Kami berkampanye tentang masalah itu dan kami tidak akan mundur dari keputusan partai hanya karena saya belum dapat membentuk kabinet," kata Mahathir, dalam konferensi pers setelah menghadiri pertemuan dewan kepresidenan Pakatan, Jumat (1/6).
Dilaporkan The Star Online, pada Senin (28/5) lalu, Mahathir telah mengumumkan proyek HSR akan dibatalkan. Namun ia mencatat, pembatalan itu akan memakan waktu karena harus mengurus perjanjian dengan Singapura.
Pada Selasa (29/5), Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke mengatakan keputusan apakah pemerintah akan membatalkan proyek tersebut atau tidak, tidak pernah dibahas dalam pertemuan Kabinet. Meski ada pembatalan, Mahathir meyakinkan bahwa Pemerintah Malaysia akan tetap ramah bisnis untuk semua investor.
"Investor lokal atau asing akan diperlakukan dengan cara yang sama dan jika ada masalah, maka akan diselesaikan. Kami akan tetap berpegang pada aturan hukum. Undang-undang itu jelas, jelas bagi semua orang untuk bisa dipahami," jelasnya.