REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Raja Yordania Abdullah meminta Perdana Menteri Hani Mulki mundur dari jabatannya. Hal ini menyusul buruknya kebijakan ekonomi pemerintah yang melahirkan kemarahan warga hingga menimbulkan demonstrasi.
Warga yang protes terhadap kenaikan pajak meminta Hani Mulki meninggalkan posisi kepala pemerintahan. Raja Abdullah rencananya akan memanggil Perdana Menteri ke istana pada Senin (4/6) waktu setempat guna melakukan audiensi. Kebijakan tersebut tak pelak mengguncang stabilitas negara.
Kebijakan peningkatan pajak oleh Pemerintah Yordania didorong International Moneter Fund (IMF) sejak awal tahun ini. Warga juga geram terkait penghapusan subsidi roti yang merupakan barang pokok bagi masyarakat miskin di negara tersebut.
Warga protes dengan mengadakan demonstrasi di ibu kota Yordania, Amman. Aksi protes dimulai pada Rabu pekan lalu. Demonstrasi kemudian meluas pada Sabtu lalu setelah Hani Mulki menolak membatalkan kebijakan peningkatan pajak yang menyasar warga secara pribadi dan perusahaan. Saat itu, Mulki mengatakan, penghapusan kebijakan berada di tangan parlemen negara.
Peserta aksi berkumpul di dekat kantor kabinet dan hanya akan membubarkan diri jika pemerintah membatalkan kebijakan yang diberikan ke parlemen bulan lalu. Demonstran menilai kebijakan tersebut akan memperburuk standar hidup masyrakat.
"Pemerintah telah membuat kami tidak memliki uang. Mereka mengambil uang yang berada di kantong kami," kata salah seorang pengunjuk rasa.
Pemerintah Yordania mengatakan, kebijakan terpaksa dilakukan menyusul peningkatan kebutuhan dana bagi sektor publik. Pemerintah mengungkapkan, perubahan pajak akan meminimalisasi kesenjangan sosial dengan menempatkan beban pajak yang lebih berat pada individu yang berpenghasilan tinggi.
Otoritas setempat melanjutkan, masyarakat berpenghasilan lebih rendah relatif tidak tersentuh kenaikan pajak tersebut. Hal itu perlu dilakukan sebab kondisi perkonomian negara yang relatif kurang stabil menyusul menurunnya modal serta aliran bantuan dana asing.
Para politikus dan ekonom mengatakan, rencana konsolidasi fiskal yang dipaksakan IMF telah memperparah penderitaan orang-orang miskin. Kebijakan itu juga telah memeras kondisi perekonomian warga kelas menengah.
Dalam unjuk rasa itu, peserta aksi juga mengecam para politikus negara yang dinilai menghambur-hamburkan dana publik. Mereka selanjutnya mengecam praktik korupsi yang dilakukan.
"Tuntutan kami sah. Tidak, tidak untuk korupsi," tuntut para demonstran yang mendesak Raja Abdullah segera melakukan intervensi dan menindak korupsi.
Hani Mulki merupakan seorang pebisnis yang terjun ke dalam dunia politik dan diangkat sebagai perdana menteri pada Mei 2016. Dia ditugasi menggairahkan kembali perekonomian negara yang sempat lesu dan sentimen bisnis yang dilanda gejolak regional. Kebijakan kenaikan pajak lantas menyebabkan popularitas Mulki menurun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika