REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un di sebuah tempat eksklusif di Singapura pada 12 Juni mendatang, mungkin akan memakan biaya yang cukup besar. Namun melihat preseden masa lalu, Korut diperkirakan akan mengeluarkan biaya sesedikit mungkin.
Spekulasi tentang bagaimana Korut hanya akan mengeluarkan sedikit uang untuk pertemuan ini muncul setelah Washington Post mengutip pernyataan dua pejabat AS secara anonim dalam laporannya. Para pejabat itu mengatakan, pemerintahan Trump tengah mencari cara untuk membantu membayar tagihan hotel Kim Jong-un.
Laporan tersebut menyebutkan, Singapura sebagai negara tuan rumah juga mungkin akan mengurus masalah tagihan itu. Namun belum jelas siapa yang nantinya akan melakukan pembayaran.
Tentu saja ada biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa tempat pertemuan dan hotel. Salah satu hotel pilihannya adalah Hotel Fullerton yang harga kamar presidential suit-nya 6.000 dolar AS per malam.
Kim Jong-un dapat memutuskan untuk menginap semalam atau bahkan dua malam. Akan tetapi dia juga mungkin akan segera pulang, sehingga delegasi Korut tidak membutuhkan kamar begitu banyak sebagai base camp.
Korut memiliki kedutaan besar di Singapura. Namun gedung kedutaan mungkin tidak akan cukup untuk memenuhi tuntutan logistik dan keamanan dari sebuah pertemuan puncak.
Korut juga mungkin ingin membawa delegasi besar untuk menemani Kim dan menyediakan keamanannya sendiri. Pemerintah Korut, yang tidak asing dengan acara mewah seperti parade militer dan kongres partai, sebenarnya memiliki banyak dana untuk membiayai pertemuan penting yang dihadiri Kim.
Meskipun sangat spekulatif, Kim bahkan lebih enggan membocorkan rincian tentang kekayaan pribadinya daripada Trump. Pemimpin Korut itu oleh beberapa ahli asing diperkirakan memiliki kekayaan lebih dari 1 miliar dolar AS.
Ia juga memiliki akses ke dana miliaran dolar lebih banyak berkat dukungan penuh dari negara. Namun seperti yang telah diperlihatkan sejarah, pertemuan puncak dengan keluarga Kim tidaklah memakan biaya yang sedikit.
Seoul dilaporkan menghabiskan dana sebesar 5 juta dolar AS untuk menutupi biaya pertemuan puncak pertama antara Presiden Korsel Moon Jae-in dengan Kim pada April lalu. Pertemuan yang dilakukan dalam sehari itu diadakan di gedung-gedung milik umum di sisi dari Zona Demiliterisasi Korsel.
Pemerintahan mantan Presiden Korsel Kim Dae-jung juga dilaporkan diam-diam membayar 500 juta dolar AS hanya untuk mendapatkan persetujuan ayah Kim Jong-un, Kim Jong-il, untuk mengadakan KTT antar-Korea pertama kalinya pada 2000. Kim Dae-jung memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian di tahun itu, sebelum rincian pembayaran diumumkan ke publik.
Penyambutan Korut di acara olah raga juga dapat dikenakan biaya ekstra. Korsel mengeluarkan dana sebesar 2,5 juta dolar AS untuk menutupi biaya lebih dari 400 warga Korut, 22 di antaranya adalah atlet, di Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang pada Februari lalu.
Dalam Asian Games di Busan pada 2002, Korsel mengeluarkan dana sekitar 1,3 juta dolar AS untuk Korut. Korsel kemudian mengeluarkan 836 ribu dolar AS dalam perhelatan Universiade pada 2003 dan 385 ribu dolar AS untuk Asian Games pada 2014.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert membantah AS akan membiayai delegasi Korut di Singapura. Menurutnya, Washington juga tidak meminta negara lain untuk melakukannya.
Namun, Singapura sebagai negara tuan rumah diperkirakan akan memberikan fasilitas pengamanan umum dan membiayai berbagai pengeluaran lainnya. Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen pada Sabtu (2/5) membenarkan hal itu, tetapi ia tidak menjelaskan secara rinci apakah Pyongyang atau Washington telah membuat permintaan spesifik.
"Kami ingin berkontribusi dengan cara kami sehingga KTT ini dapat terlaksana," kata dia kepada wartawan.
The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons juga telah menawarkan untuk mengambil bagian dalam pembiayaan KTT AS-Korut. Mereka menawarkan satu juta dolar dari hadiah yang diberikan ketika memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika