REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Menteri luar negeri Australia pada Selasa menyatakan keprihatinan atas keputusan Qantas Airways untuk menggambarkan Taiwan sebagai wilayah Cina setelah tekanan dari Beijing. CEO Qantas Alan Joyce mengatakan bahwa maskapai penerbangan Australia itu sedang dalam proses mengubah situs webnya.

Hal ini setelah regulator penerbangan Cina pada April mengeluarkan batas waktu 25 Mei ke lebih dari 40 maskapai penerbangan untuk melakukan perubahan. Menteri Luar Negeri Julie Bishop telah menegaskan kembali kekhawatirannya tentang permintaan Beijing untuk maskapai penerbangan tidak lagi merujuk ke Taiwan sebagai negara merdeka, tetapi mencatat bahwa Qantas bebas membuat keputusan sendiri.

"Perusahaan swasta harus bebas melakukan operasi bisnis mereka yang biasa, bebas dari tekanan politik pemerintah," kata sebuah sumber dalam sebuah pernyataan.

"Keputusan bagaimana Qantas membangun situs webnya adalah masalah bagi perusahaan," tambahnya.

Regulator penerbangan Cina memerintahkan maskapai penerbangan yang beroperasi untuk menyebut Taiwan, Cina di situsnya atau akan menerima risiko. Sementara banyak maskapai penerbangan dengan cepat memenuhi, Qantas dan beberapa maskapai Amerika termasuk Delta dan United Airlines melewatkan tenggat waktu.

Qantas diberi perpanjangan waktu untuk membuat perubahan. "Tujuan kami adalah untuk memenuhi persyaratan. Hanya butuh waktu untuk sampai ke sana," kata Joyce kepada wartawan pada pertemuan tahunan Asosiasi Transportasi Udara Internasional di Sydney.

Kepala Qantas International Alison Webster mengatakan membuat perubahan di situs web Qantas adalah tugas yang rumit. "Ini bukan hanya Qantas Airline, itu adalah bagian Qantas Group yang perlu disesuaikan. Teknologi informasi kami membutuhkan waktu untuk mengatasi perubahan yang perlu dimasukkan ke dalam tahap pemrograman itu," katanya.

Beijing juga menekan perusahaan multinasional lain untuk mengubah cara mereka merujuk ke Taiwan, yang diatur secara terpisah dari Cina. Qantas berpendapat bahwa perubahan tersebut sejalan dengan Kebijakan Satu Pemerintah Australia, yang tidak mengakui Taiwan sebagai negara terpisah.

Penyebaran "Taiwan, Cina" pada peta situs web maskapai merupakan kemenangan lain bagi Xi Jinping dan upaya nasionalisnya yang berkuasa dari Partai Komunis memaksa perusahaan asing agar sesuai dengan visi geopolitik yang telah dibangun. Bahkan itu juga berlaku bagi operasi di luar Cina, dilansir AP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika