REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Gubernur Bank Sentral Malaysia Muhammad Ibrahim mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada Rabu (6/6).
Mahathir mengaku telah menerima surat pengunduran diri Muhammad. Kendati demikian saat ini ia belum menemukan sosok pengganti untuk mengisi posisi gubernur Bank Sentral Malaysia.
"Kami belum memastikan penggantinya karena kami perlu memiliki persetujuan dari (Yang Dipertuan) Agung sebelum kami dapat mengumumkannya," kata Mahathir mengacu kepada raja Malaysia.
Mundurnya Muhammad sebagai gubernur Bank Sentral terjadi setelah Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan pada bulan lalu bahwa dana dari penjualan tanah oleh pemerintah ke Bank Sentral telah digunakan untuk membayar kewajiban utang 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Baca juga, Janji Jaksa Agung Malaysia yang Baru Soal Skandal 1MDB.
Muhammad telah membela keputusannya. Ia mengklaim transaksi pembelian tanah telah memenuhi persyaratan pemerintah. Kendati demikian, keputusan Muhammad dianggap telah turut berperan dalam penyalahgunaan dana melalui 1MDB.
Mahathir diketahui telah membuka kembali penyelidikan terhadap dana pembangunan negara 1MDB yang didirikan mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak. Para penyelidik yang menangani kasus ini menyebut miliaran dolar AS telah menghilang dan diselewengkan.
Skandal penyelewengan dana miliaran dolar milik 1MDB mulai mencuat pada 2015. Sejak kemunculannya kasus ini telah menyeret nama Najib. Ia diduga menikmati aliran dana 1MDB untuk kepentingan pribadinya.
Salah satunya aliran dana sebesar 10,6 juta dolar AS dari SRC International, yakni unit perusahaan 1MDB. Dana tersebut dilaporkan masuk ke rekening Najib pada akhir 2015.
Najib secara konsisten membantah peranan dan keterlibatannya dalam kasus penyelewengan dana 1MDB. Kendati demikian saat ini keterangan Najib masih digali oleh Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC).
Saat ini kasus 1MDB tidak hanya diselidiki otoritas Malaysia. Otoritas AS, Singapura, Swiss, dan beberapa negara lainnya turut menyelidiki kasus ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika